Sri Mulyani Akui Defisit APBN 2024 Makin Berat Akibat Tekanan Belanja Negara
Ringkasan
- Menko Marinves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, bertemu dengan PM Singapura, Lee Hsien Loong, dan Deputi PM, Lawrence Wong, untuk menjajaki kerjasama penyimpanan karbon lintas batas atau carbon capture storage (CCS), yang dianggap bisa mendukung pembangunan industri rendah karbon antara kedua negara.
- Indonesia diakui sebagai negara Asia Pasifik dengan perkembangan regulasi CCS tercepat, memiliki potensi penyimpanan karbon lebih dari 577 Gigaton, menunjukkan kemampuan signifikan dalam mendukung kerjasama penyimpanan karbon.
- Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon yang memungkinkan penyimpanan karbon dari luar negeri dengan syarat tertentu, termasuk adanya investasi di Indonesia, kerja sama bilateral antarnegara, serta perolehan rekomendasi atau izin dari pemerintah Indonesia.
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada November 2024 mencapai Rp 401,8 triliun. Angka defisit ini makin melebar jika dibandingkan Oktober 2024 yang mencapai Rp 309,2 triliun.
Dengan kondisi itu, pihaknya akan terus menjaga postur defisit APBN. Dalam hal ini, defisit APBN terjadi karena pendapatan negara lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja.
“Ini memang sesuatu yang tetap kita akan coba jaga meskipun cukup berat karena tekanan belanja cukup besar. Sementara pendapatan negara kita baru mau mulai pulih kembali,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Desember 2024, Rabu (11/12).
Meskipun defisit makin lebar, Sri mulyani mengatakan total defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 adalah Rp 522,8 triliun. Sehingga nilai defisit Rp 401,8 triliun masih berada di bawah target pemerintah.
“Kita sebutkan 76,8% dari defisit yang ada di dalam undang-undang APBN 2024. Kalau dihitung dari size gross domestic product (GDP), nilai Rp 401,8 triliun itu 1,81% dari GDP kita,” ujar Sri Mulyani.
Keseimbangan Primer Masih Surplus
Sri Mulyani menyebut keseimbangan primer masih surplus Rp 47,1 triliun pada November 2024. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara, tidak termasuk pembayaran bunga utang.
Kemenkeu mencatat, pendapatan negara mencapai Rp 2.492,7 triliun atau naik 1,3% secara tahunan dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini setara 89,0% dari target APBN 2024.
"Pendapatan negara kita mengalami tekanan yang luar biasa besar sampai Juli-Agustus 2024. Pajak dan Bea Cukai sejak tahun lalu menghadapi tekanan luar biasa, sehingga untuk mendapatkan pertumbuhan positif yang kita harapkan terus berlanjut," ujarnya.
Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.894,5 triliun atau meningkat 15,3% secara tahunan dari periode sama tahun lalu. Realisasi ini setara 87,0% dari target APBN 2024.
Secara rinci, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 2.098,6 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 795,8 triliun. Realisasi BPP setara 85,1% dari target APBN Rp 2.467,5 triliun, tumbuh 18,3%.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
