Banyak Menteri Minta Tambahan Anggaran, Kemenkeu Akan Bahas dengan Prabowo
Buat ringkasan dengan AI
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menelaah usulan kementerian/lembaga (K/L) yang meminta tambahan anggaran pada 2025. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah badan baru dan wakil menteri.
“Kalau ada tambahan, itu akan kami lakukan di 2025. Usulan beberapa sudah masuk dan sudah mulai ditelaah," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu (11/12).
Kemekeu sudah menerima pengajuan tambahan anggaran dari sejumlah K/L untuk APBN 2025. Nantinya, beberapa usulan kenaikan anggaran akan dibahas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Prabowo Subianto.
"Proses penambahan anggaran K/L ini akan dilakukan secara formal pada tahun 2025," ujar Isa.
Untuk tahun 2024, Kemenkeu memastikan penambahan K/L pada Kabinet Merah Putih tidak menambah beban anggaran. Sementara untuk anggaran 2025 masih dalam tahap kajian.
“Untuk 2024, alhamdulillah karena rentangnya sudah menjelang akhir tahun, praktis tidak ada tambahan. Kementerian/lembaga bisa mengoptimalkan dari anggaran yang ada," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah kementerian mengajukan usulan tambahan anggaran. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengajukan tambahan Rp 3 triliun dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto minta tambahan Rp 64,20 miliar.
Diikuti Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang minta tambahan anggaran Rp 325 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp 273,14 miliar.
Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengajukan Rp 505,91 miliar, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Rp 653,77 miliar, dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp 360,33 miliar.
Prabowo Melantik 48 Menteri
Prabowo melantik 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 kepala lembaga untuk kabinetnya, sehingga total anggota dalam Kabinet Merah Putih mencapai 109 orang.
Pada akhir Oktober lalu, Sri Mulyani merombak Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan DIPA sisa tahun anggaran 2024 dan 2025 untuk mengakomodasi kemunculan kementerian/lembaga baru.
Sebelumnya, anggaran tahun 2025 sudah ditetapkan bersama DPR. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pun telah dibagikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).
Sri Mulyani mengatakan alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 2.701,4 triliun, dengan belanja pemerintah pusat akan ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi hingga program makan bergizi gratis.
Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp 919,9 triliun. “Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.
Adapun target pendapatan negara dalam APBN 2025 mencapai Rp 3.005,1 triliun, dan akan diwujudkan melalui reformasi perpajakan dan cukai.
