Ekonomi Terpukul Pandemi, Indeks Pembangunan Manusia Tak Capai Target

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun ini hanya mencapai 71,94, di bawah target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 sebesar 72,51.
Agatha Olivia Victoria
15 Desember 2020, 18:28
indeks pembangunan manusia, bps, apbn
ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Ilustrasi. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap pembangunan manusia di Indonesia.

Pandemi Covid-19 bedampak pada kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun ini hanya mencapai 71,94, di bawah target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 sebesar 72,51.

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan IPM yang hanya tumbuh 0,03% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 71,92.

"Hampir flat padahal pertumbuhan rata-rata per tahunnya 0,5-0,6%," kata Suhariyanto dalam Konferensi Pers Ekspor - Impor November 2020 secara virtual, Selasa (15/12).

Perlambatan pertumbuhan IPM sangat  dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini turun dari Rp 11,3 juta pada 2019 menjadi Rp 11,01 juta pada  2020 karena pendapatan masyarakat turun akibat pandemi.

Advertisement

Sementara itu, komponen lainnya masih tumbuh positif. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selama periode 2010 hingga 2020, UHH telah meningkat sebesar 1,66 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,24% per tahun. Pada 2010, UHH adalah 69,81 tahun dan pada 2020 mencapai 71,47 tahun. Dengan demikian, bayi yang lahir pada 2020 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,47 tahun, lebih lama 0,13 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Namun. UHH pada tahun ini sebenarnya tumbuh melambat dibandingkan beberapa tahun terakhir akibat pandemi. "UHH Indonesia tumbuh 0,18% pada tahun ini, melambat dibandingkan pertumbuhan selama 2017, 2018, dan 2019 masing-masing mencapai 0,23%, 0,2%, dan 0,2%," ujar dia.

Sementara itu, dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selama periode 2010 hingga 2020, HLS Indonesia telah meningkat 1,69 tahun, sementara RLS meningkat 1,02 tahun. Di tengah pandemi yang masih berlangsung, HLS tahun 2020 tumbuh 0,23%, melambat dibandingkan pertumbuhan selama tahun 2011–2019. Sedangkan RLS tumbuh 1,68% melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,08%.

Pada tahun 2020, anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,98 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,95 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga masih meningkat 0,14 tahun, dari 8,34 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,48 tahun pada tahun 2020.

Namun, pendidikan anak juga menjadi tantangan selama pandemi Covid-19, seperti terlihat dalam databoks di bawah ini.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita atas dasar harga konstan 2012 yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Indonesia mencapai Rp 11,01 juta per tahun pada 2020, turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,53%. Penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan kejadian kali pertama sejak IPM dihitung dengan metode baru.

Seiring dengan melambatnya IPM nasional, terdapat 10 provinsi yang mengalami penurunan IPM tahun ini. Hal ini disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Provinsi yang mengalami penurunan IPM terbesar adalah Kalimantan Utara dan Papua, sebaliknya Papua Barat mengalami peningkatan IPM yang tertinggi.  IPM Papua Barat pada tahun ini mencapai 64,09%, naik dibandingkan 2019 sebesar 64,70.

Adapun dari sisi perbandingan antarprovinsi, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Provinsi Papua yaitu 60,44, sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh DKI Jakarta 80,77 yang sekaligus menjadikan DKI Jakarta sebagai satu-satunya provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang sangat tinggi (IPM ≥ 80).

Jumlah provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang tinggi (70 ≤ IPM < 80) pada tahun 2020 adalah sebanyak 22 dan dengan status sedang (capaian 60 ≤ IPM < 70) adalah sebanyak 11. Sejak 2018, tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia rendah setelah IPM Provinsi Papua meningkat statusnya dari rendah menjadi sedang.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti menyebutkan bahwa IPM Indonesia akan meningkat jika ada penguatan investasi di sektor pendidikan, alih teknologi, kecukupan infrastruktur untuk mendukung sektor pendidikan, kurikulum yang sesuai dengan pasar tenaga kerja, serta alokasi anggaran sektor pendidikan yang tepat guna sehingga efektif.

"Kalau semua itu masih belum dipenuhi, maka IPM tidak akan tinggi," ujar Esther kepada Katadata.co.id, Selasa (15/12).

Adapun kelima faktor tersebut belum bisa dicapai pemerintah Indonesia selama ini. Dengan demikian, tak heran IPM tak mencapai target APBN. Tahun lalu, pemerintah juga tak berhasil mencapai target IPM sebesar 71,98. IPM ditargetkan mencapai 72,78 - 72,95 pada 2021.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait