Belanja Bansos Lampaui Target 2020, Defisit APBN per November Rp 884 T
Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN telah mencapai Rp 883,7 triliun atau 5,6% terhadap Produk Domestik Bruto per November 2020. Pelebaran defisit disebabkan melonjaknya belanja bansos di tengah pendapatan negara yang masih seret.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pertumbuhan belanja bansos yang sangat tinggi guna melindungi konsumsi masyarakat miskin dan rentan selama pandemi. "Kenaikan defisit menggambarkan Covid-19 mempengaruhi ekonomi dan keuangan negara," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Desember 2020 secara virtual, Senin (21/12).
Realisasi belanja bansos tercatat Rp 191,4 triliun, atau mecapai 112,1% dari pagu Rp 170,7 triliun. Realisasi bansos ini meningkat 80,7% secara tahunan terutama dipengaruhi oleh pelaksanaan jaring pengaman sosial masa pandemi, bantuan premi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, serta pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mulai tahun 2020.
Secara perinci, penyerapan belanja bansos terdiri dari dana penanggulangan bencana Rp 5,3 triliun, bansos tunai, sembako, dan lainnya Rp 45,8 triliun, kartu sembako Rp 41,5 triliun. Kemudian, Program Keluarga Harapan Rp 36,7 triliun, PBI JKN Rp 44,6 triliun, KIP Kuliah Rp 6,8 triliun, dan Program Indonesia Pintar Rp 10 triliun.
Ia mengatakan perkembangan belanja bansos tersebut membuat pengeluaran negara naik 12,7% dari Rp 2.046,6 triliun pada November 2019 menjadi Rp 2.306,7 triliun pada November 2020. "Ini kenaikan belanja yang dipakai untuk penanganan pandemi dan dampaknya,"katanya.
Belanja negara terdiri dari pengeluaran pemerintah pusat Rp 1.558,7 triliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Rp 748 triliun. Pengeluaran pemerintah yang naik 20,5% dari Rp 1.293,6 triliun meliputi belanja Kementerian/Lembaga Rp 852,2 triliun dan belanja non K/L Rp 706,5 triliun. Sementara TKDD yang terkontraksi 0,7% dari Rp 752,9 triliun terdiri atas transfer ke daerah Rp 682,9 triliun serta dana desa Rp 65,1 triliun.
