Syarat Kantongi Pembebasan Pajak Dividen dari Sri Mulyani
Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas dividen yang berasal dari dalam atau luar negeri yang diterima oleh wajib pajak (WP) dalam negeri. Insentif pajak ini diberikan untuk mendukung kemudahan berusaha.
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid tersebut diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 17 Februari 2021.
Berdasarkan PMK itu, dividen dalam negeri yang dikecualikan dari objek PPh harus diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal dividen diinvestasikan di Tanah Air kurang dari jumlah dividen yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri, dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. Selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, dividen luar negeri yang dikecualikan dari objek PPh harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Dividen yang berasal dari luar negeri merupakan dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek yang diterima atau diperoleh WP atau dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham.
Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek dikecualikan dari objek PPh sebesar dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu. Dalam hal dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia kurang dari dividen yang diterima atau diperoleh WP, dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. Selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh WP dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dari luar negeri dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besaran dividen yang harus diinvestasikan kembali di Indonesia ialah sebesar 30% dari yang diperoleh. Dividen itu harus diinvestasikan sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan ketentuan pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang PPh.
Terdapat 12 investasi yang bisa dipilih oleh investor dalam menanmkan kembali dividennya yaitu, surat berharga negara (SBN) dan surat berharga syariah negara (SBSN), obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh OJK, serta obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah. Lalu, investasi keuangan pada bank perseps1 termasuk bank syariah, obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK, dan investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Kemudian, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham, serta penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Selanjutnya, kerja sama dengan lembaga pengelola investasi, penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil (UMK) di dalam wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang UMKM, dan/atau bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji berpendapat bahwa insentif pembebasan PPh dividen bisa menjadi daya tarik investor pasar modal. Hal ini mengingat kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menerapkan berbagai stimulus fiskal dalam penanggulangan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.
"Para emiten yang rajin membagikan dividen memberikan katalis positif bagi meningkatnya kepercayaan dari para investor," ujar Nafan kepada Katadata.co.id, Rabu (3/3).
Pembebasan PPh dividen pun dinilai ia bisa mencegah keluarnya aliran modal asing. Alasannya, nilai yang diterima investor bisa lebih besar jika pajak dividen dibebaskan. Kemudian, nilai tersebut bisa dipergunakan kembali untuk meningkatkan aktivitas investasi.
