Profil Pejabat Dihapus dari Situs Ditjen Pajak, Terkait Kasus Suap?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebastugaskan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang terlibat kasus suap. Meski tak membeberkan nama pejabat tersebut, terdapat satu pejabat yang profilnya telah dihapus dari situs Ditjen Pajak.
Profil pejabat yang dihapus adalah Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji. Meski demikian, nama Angin masih terlihat sepintas di penelusuran google dalam laman resmi Ditjen Pajak.
Dikonfirmasi terkait nama pejabat yang terlibat dalam kasus suap, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor belum mau buka suara. "Kami hormati dan terus ikuti proses hukum yang dilakukan teman-teman Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar Neil kepada Katadata.co.id, Kamis (4/3).
Ia juga belum mengetahui berapa orang pejabat yang tersangkut kasus karena penyidikan KPK masih berlangsung. Namun, sumber Katadata.co.id menyebut dugaan suap tersebut melibatkan dua pejabat Direktorat Jenderal Pajak berinisal A dan D, serta perusahaan swasta berinisial PT J.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo juga belum dapat memberikan detail mengenai nama pejabat tersebut. "Materi substansinya kewenangan KPK karena penyidikan disana," kata Yustinus kepada Katadata.co.id.
KPK tengah mengusut kasus dugaan suap terkait pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sri Mulyani menjelaskan, pembebasan tugas dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan oleh KPK.
"Yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi administrasi aparatur sipil negara," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (3/3).
Sri Mulyani menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap yang dilakukan pegawai Ditjen Pajak dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Meski demikian, ia menegaskan pihaknya tidak menoleransi korupsi dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pegawai Kemenkeu.
"Dugaan suap yang melibatkan pegawai DJP ini jelas merupakan pengkhianatan dan telah melukai perasaan seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Ini merupakan kondisi yang sangat mengecewakan," katanya.
Ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran dan pimpinan Kemenkeu untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan. Bendahara Negara ini juga meminta unit inspektrorat jenderal untuk terus memperbaiki kerangka integritas dan tata kelola lembaga.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan suap ini. "Dalam penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ini yang sedang kami lakukan," kata di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/3).
Alex memberi bocoran bahwa nilai suap yang ditangani mencapai puluhan miliar rupiah. Dugaan suap terkait dengan upaya sejumlah perusahaan untuk dapat membayar pajak lebih kecil. Namun, Alex masih enggan menjelaskan secara kasus ini secara perinci, termasuk siapa saja pihak yang menjadi tersangka.
Kebijakan pimpinan KPK saat ini, pengumuman tersangka dilakukan saat penangkapan atau penahanan terhadap para tersangka. Dengan begitu, risiko penghilangan barang bukti menjadi lebih kecil. “Nanti kami tetapkan tersangka langsung kami tahan orangnya,” ujar Alex.
Kasus dugaan suap ini antara lain melibatkan pengusaha yang dekat dengan pemerintahan. Sumber Katadata.co.id juga menyebut keterlibatan konsultan pajak berinisial R dalam kasus dugaan suap ini.
