Penerimaan Meningkat, Defisit APBN per April Turun Jadi Rp 138 Triliun

Defisit APBN pada April 2021 turun dibandingkan bulan sebelumnya Rp 144,2 triliun seiring penerimaan negara yang mulai tumbuh lebih tinggi.
Agatha Olivia Victoria
24 Mei 2021, 17:41
defisit APBN, defisit anggaran, penerimaan negara
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi. Penerimaan negara pada April 2021 tumbuh 6,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sedangkan belanja negara melesat 15,9%.

Kementerian Keuangan mencatat, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga April 2021 mencapai Rp 138,1 triliun atau 0,83% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini turun dibandingkan defisit APBN pada bulan sebelumnya Rp 144,2 triliun seiring penerimaan negara yang mulai terakselerasi. 

"Kami akan coba menjaga defisit anggaran tanpa menganggu tren pemulihan ekonomi nasional," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (24/5).

Dia menjelaskan, pendapatan negara berhasil tumbuh 6,5% dari Rp 549,4 triliun pada April 2020 menjadi Rp 585 triliun pada April 2021. Realisasi tersebut merupakan 33,5% dari target Rp 1.743,6 triliun.

Perbaikan penerimaan negara ditopang oleh pendapatan dari kepabeanan dan cukai yang berhasil tumbuh 36,5% menjadi Rp 78,7 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang naik 14,9% menjadi Rp 131,3 triliun. Kendati demikian, penerimaan pajak masih terkontraksi 0,5% menjadi Rp 374,9 triliun pada bulan lalu, demikian dengan hibah yang negatif 94,2% menjadi Rp 100 miliar. 

Menurut Bendahara Negara, kenaikan penerimaan bea dan cukai disebabkan tingginya pertumbuhan ekspor dan harga komoditas. "Untuk PNBP melonjak juga karena penerimaan komoditas meski dari yang non-komoditas masih dalam shock karena Covid-19 seperti dividen dan lainnya," ujar dia.

Sementara itu, belanja negara melesat  15,9% dari Rp 623,9 triliun menjadi Rp 723 triliun. Angka tersebut setara 26,3% dari target Rp 2.750 triliun.

Secara perinci, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 489,8 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 233,2 triliun. Belanja negara tumbuh 28,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu didorong pertumbuhan belanja barang dan modal untuk akselerasi pemulihan.

Lebih rinci, belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga Rp 278,6 triliun yang melesat 37,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan belanja kementerian/lembaga Rp 211,3 triliun yang naik 17,7% dibandingkan April 2020.

Sementara realisasi TKDD yang turun 3,4% dibandingkan April 2020, terdiri atas transfer ke daerah yang turun 1,8% menjadi Rp 216,4 triliun dan dana desa yang anjlok 19,7% menjadi Rp 16,9 triliun.

Adapun eseimbangan primer tercatat minus Rp 36,4 triliun. Sementara pembiayaan anggaran terealisasi Rp 392,2 triliun, melonjak 74,2% dari periode sama tahun sebelumnya yakni Rp 225,2 triliun. Dengan demikian terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Rp 254,2 triliun.

Organisasi Riset The Prakarsa mengusulkan pemerintah untuk menggali sumber pendapatan selain menambah utang. Strategi yang ditawarkan yakni menerapkan pajak kekayaan atau yang biasa disebut wealth tax kepada kelompok super kaya di dalam negeri. 

Penarikan pajak di kalangan elite atas ini bukanlah ide yang baru tapi semakin menemukan relevansinya di tengah pandemi. Organisasi internasional seperti OECD dan IMF pun mendukung penerapan ide ini.

Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan menilai, pandemi adalah momentum untuk mengubah sistem perpajakan secara fundamental. Pajak harus dikembalikan sebagai sumber dan alat redistribusi kekayaan bangsa secara adil dan merata. "Penerapan wealth tax kepada miliader sangat tepat agar pemerintah memiliki tambahan dana untuk menjalankan program jaminan sosial, bantuan tunai, dan program pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19," kata Maftuchan dalam keterangan resminya, akhir April 2021.

Semenjak virus corona masuk ke Indonesia, penerimaan pajak menurun secara signifikan. Anjloknya pendapatan negara terjadi karena berkurangnya aktivitas ekonomi sebagai akibat dari regulasi nasional maupun internasional terkait penanganan virus tersebut.

Di sisi lain, belanja negara meningkat cukup signifikan untuk membiayai program kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihanan ekonomi nasional. Akibatnya, target defisit APBN pada 2020 meningkat hingga mencapai lebih dari 6% PDB.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait