4 Syarat RI Keluar Jebakan Negara Kelas Menengah, Cuma Bisa 20 Negara
Indonesia kembali terjebak dalam kategori negara kelas menengah bawah pada tahun ini setelah sempat naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas pada tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara kelas menengah.
"Pengalaman lebih dari 190 negara dunia ini, mayoritas mereka berhenti di middle income. Artinya ada fenomena yang disebut middle income trap dan hanya kurang dari 20 negara yang dapat menembus masalah ini." ujar Sri Mulyani saat membuka diskusi virtual, Rabu (4/8).
Adapun empat syarat yang dimaksud Sri Mulyani, yakni:
- Peningkatan sumber daya manusia (SDM)
Sri Mulyani menilai, investasi besar-besaran untuk meningkatkan kualitas SDM menjadi kunci penting bagi Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income country.
Perbaikan pada aspek SDM dilakukan melalui tiga dimensi, yaitu perbaikan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan anggaran yang mencapai 20% terhadap APBN.
Selain itu, menurut dia, anggaran pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial harus dapat dieksekusi secara optimal dan tepat sasaran."Tiga hal itu di bidang SDM, anggarannya luar biasa besar,. Ini mengambil sumber di dalam fiskal yang sangat besar. Jadi masalah bukan jumlah anggaran, tetapi reformasi dan efektivitas untuk memberikan hasil ." ujarnya.
- Percepatan perbaikan infrastruktur
Sri Mulyani mengatakan tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan hanya terkait urgensi ataupun teknis pembangunan saja. Menurutnya, pembangunan di Indonesia juga harus memastikan aspek keberlanjutan, baik dari sisi pembiayaan maupun dampaknya terhadap lingkungan.
Pembangunan infrastruktu juga tidak bisa hanya mengandalakan anggaran publik melalui APBN. Oleh karena itu, kementerian Keuangan terus menggenjot keterlibatan swasta untuk ikut mendanai pengadaan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Masalah ini juga akan jadi salah satu topik pembahasan penting dalam pertemuan negara-negara G20 mendatang saat Indonesia menjadi presiden grup.
Halaman Selanjutnya
