4 Syarat RI Keluar Jebakan Negara Kelas Menengah, Cuma Bisa 20 Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan hanya 20 negara dari 190 negara yang telah berhasil keluar dari jebakan negara kelas menengah.
Image title
4 Agustus 2021, 13:35
kelas menengah, negara kelas menengah, sri mulyani, jebakan negara kelas menengah, middle income trap
ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf/rwa.
Bank Dunia pada bulan lalu kembali mengelompokkan Indonesia ke dalam kategori negara berpendapatan menengah bawah.

Indonesia kembali terjebak dalam kategori negara kelas menengah bawah pada tahun ini setelah sempat naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas pada tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara kelas menengah. 

"Pengalaman lebih dari 190 negara dunia ini, mayoritas mereka berhenti di middle income. Artinya ada fenomena yang disebut middle income trap dan hanya kurang dari 20 negara yang dapat menembus masalah ini." ujar Sri Mulyani saat membuka diskusi virtual, Rabu (4/8).

Adapun empat syarat yang dimaksud Sri Mulyani, yakni:

    1. Peningkatan sumber daya manusia (SDM)

    Sri Mulyani menilai, investasi besar-besaran untuk meningkatkan kualitas SDM menjadi kunci penting bagi Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income country.

    Perbaikan pada aspek SDM dilakukan melalui tiga dimensi, yaitu perbaikan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan anggaran yang mencapai 20% terhadap APBN.

    Selain itu, menurut dia, anggaran pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial harus dapat dieksekusi secara optimal dan tepat sasaran."Tiga hal itu di bidang SDM, anggarannya luar biasa besar,. Ini mengambil sumber di dalam fiskal yang sangat besar. Jadi masalah bukan jumlah anggaran, tetapi reformasi dan efektivitas untuk memberikan hasil ." ujarnya.

  1. Percepatan perbaikan infrastruktur

    Sri Mulyani mengatakan tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan hanya terkait urgensi ataupun teknis pembangunan saja. Menurutnya, pembangunan di Indonesia juga harus memastikan aspek keberlanjutan, baik dari sisi pembiayaan maupun dampaknya terhadap lingkungan.

    Pembangunan infrastruktu juga tidak bisa hanya mengandalakan anggaran publik melalui APBN. Oleh karena itu, kementerian Keuangan terus menggenjot keterlibatan swasta untuk ikut mendanai pengadaan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Masalah ini juga akan jadi salah satu topik pembahasan penting dalam pertemuan negara-negara G20 mendatang saat Indonesia menjadi presiden grup.

  2. Reformasi institusi

    Sri Mulyani menekankan, ciri dari negara yang dapat menembus jebakan kelas menengah juga ditunjukkan dengan adanya institusi publik yang berkualitas. Ini menyangkut pelayanan publik yang efisien dan memiliki performa berdasarkan tata kelola yang bagus.

    "Dalam hal ini efisiensi, korupsi dan konflik kepentingna di institusi itu menjadi sangat penting untuk diperangi," ujarnya.

    Reformasi pada institusi juga ditunjukkan melalui adanya penyederhanaan regulasi. Ia mengatakan, langkah pemerintah menerbitkan aturan baru UU Cipta Kerja dapat menjadi batu loncatat untuk mengubah cara pandang institusi publik dalam pelayanannya.

  3. Kemampuan melakukan transformasi ekonomi

    Sri Mulyani mengatakan, seluruh negara di dunia fokus mentransformasi ekonominya menuju era digital. Begitu pula dengan Indonesia. Transformasi ekonomi juga harus diarahkan pada efisiensi dan peningkatan produktivitas termasuk juga menyederhanakan regulasi, kompetitif dan keterbukaan.

Bank Dunia awal bulan lalu memasukkan Indonesia pada kelompok negara berpendapatan menengah bawah setelah sebelumnya sempat berada pada kategori pendapatan menengah atas. Resesi ekonomi membuat pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) per kapita Indonesia turun dari US$ 4.050 pada 2019 menjadi US$ 3.870.

Berdasarkan klasifikasi terbaru Bank Dunia, negara yang masuk dalam kelompok pendapatan rendah memiliki GNI per kapita di bawah US$ 1.046. Negara berpendapatan menengah ke bawah memiliki GNI per kapita antara US$ 1.046 dan US$ 4.095. Lalu ekonomi berpendapatan menengah atas memiliki GNI per kapita antara US$ 4.096 dan US$ 12.695. Sedangkan negara dengan ekonomi berpenghasilan tinggi memiliki GNI per kapita sebesar US$ 12.695 atau lebih.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait