Masih Ada Daerah di RI yang Hanya 1% Penduduknya Akses Air Minum Layak

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ada beberapa daerah yang 100% penduduknya mendapat akses air minum layak. Namun, masih ada daerah yang hanya 1% penduduknya mendapat akses air minum layak.
Image title
13 September 2021, 12:29
air minum layak, ketimpangan, menteri keuangan, sri mulyani, menteri keuangan sri mulyani
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) mengatakan, ketimpangan juga masih terjadi pada beberapa indikator kesejahteraan lainnya, seperti angka partisipasi sekolah menengah atas, imunisasi lengkap, indeks pembangunan manusia, dan penduduk miskin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat masih terjadi ketimpangan yang cukup tinggi terhadap capaian kesejahteraan masyarakat karena kualitas belanja daerah yang belum optimal. Salah satunya terlihat dari capaian terkait akses air minum layak

Sri Mulyani mengatakan, terdapat beberapa daerah yang sudah mencapai 100% akses air minum layak untuk seluruh penduduknya pada 2019. Beberapa di antaranya yakni Kota Magelang, Kota Tegal, dan Kabupaten Klaten. 

“Namun, kita lihat beberapa daerah lainnya, di Kabupaten Lanny Jaya bahkan hanya 1% penduduknya yang mendapatkan akses air minum layak,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Komisi XI DPR terkait RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Senin (13/9). 

Kabupaten Lanny Jaya tarletak di Provinsi Papua. Lokasi dari kabupaten yang merupakan area pemekaran dan dibentuk sejak 2008 ini terlekat di tengah-tengah Pulau Papua. 

Advertisement

Tak hanya di Papua, Sri Mulyani juga menyebut akses air minum layak yang masih rendah di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung yang masing-masing hanya mencapai 22,91% penduduk dan 27,4%. Adapun secara nasional, angka capaian akses air minum layak telah mencapai 89,27%. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengatakan, ketimpangan juga terjadi pada beberapa indikator kesejahteraan lainnya, seperti angka partisipasi sekolah menengah atas, imunisasi lengkap, indeks pembangunan manusia, dan penduduk miskin. 

Pada angka partisipasi sekolah menengah pertama dan atas, menurut Sri Mulyani, ada daerah yang hanya mencatatkan capaian 13,34% yakni Kabupaten Intan Jaya, Papua. Padahal, angka capaian nasional mencapai 70,68%. 

Ketimpangan juga terjadi pada indikator imunikasi lengkap dengan capaian terendah di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara masing-masing 5,22% dan 5,4%. Adapun capaian tertinggi berada Kabupaten Madiun dan Kabupaten Gianyar mencapai masing-masing 82,95% dan 79,58%. Sementara angka nasional mencapai 50,34%. 

Pada indikator indeks pembangunan manusia, menurut Sri Mulyani, capaian terendah berada di Kabupaten Nduga, Papua yang hanya mencapai 31,55%. Sedangkan capaian tertinggi  dicatatkan Kota Yogyakarta mencapai 86,61%. 

Sementara pada indikator penduduk miskin, menurut Sri Mulyani, Kota Tangerang Selatan mencatatkan capaian tertinggi yakni hanya memiliki 1,68% penduduk miskin. Disusul Kabupaten Badung, Bali yang hanya memiliki 1,78% penduduk miskin dan Depok 2,07% penduduk miskin. Sementara Kabupaten Deiyai, Papua yang memiliki çapaian terendah memiliki 41,76% penduduk miskin. 

“Kami melihat realita ini dan melakukan evaluasi. Semua daerah mendapatkan dana transfer daerah dan beberapa daerah bahkan mendapatkan dana otonomi khusus untuk pembangunan infrastruktur,” kata dia. 

Saat ini menurut Sri Mulyani, hampir sepertiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara didelegasikan langsung ke daerah. Pemerintah mengalokasikan  Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2021 mencapai Rp 795 triliun dari total belanja negara Rp 2.750 triliun.  

“Ini angka yang sangat besar dan seharusnya mampu mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan daerah. 

Untuk itu, Sri Mulyani menekankan perlunya kebijakan baru di daerah dalam pengelolaan anggaran yang beroritentasi pada Kinerja dan kapasitas perbaikan daerah dalam pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. 

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait