RUU HPP Sudah Final, Bagaimana Nasib PPN Sembako Hingga Kesehatan?
Komisi XI DPR RI pada Rabu (29/8) menyepakati Rancangan Undang-Undang Ketentutan Umum dan Tata Cara perpajakan (RUU KUP) yang kini berganti nama menjadi RUU Harmoniasi Peraturan perpajakan (HPP). Dalam draf RUU yang akan dibawa ke sidang paripurna, pemerintah batal mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sembako.
"Pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mendengarkan dan berkomitmen memberikan dukungan bagi kelompok masyarakat bawah. Maka barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dalam cuitannya, Kamis (30/9).
Hal ini tertuang dalam pasal 16B BAB IV tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di draf RUU HPP yang diperoleh Katadata.co.id. Pasal tersebut mengatur pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak untuk barang dan jasa yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional.
Terdapat delapan jenis barang dan jasa dalam kategori tersebut, antara lain barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa angkutan umum serta jasa tenaga kerja.
Pemerintah membatasi jenis sembako yang dibebaskan dari PPN, mencakup beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan dan sayur-sayuran.
Sementara untuk jasa kesehatan, terdapat kategori tertentu yang akan dibebaskan dari pajak, jin jasa kesehatan yang ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan jasa kesehatan tertentu. Kategori yang kedua ini memiliki beberapa rincian lagi, yakni:
- Jasa dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi
- Jasa dokter hewan
- Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi dan ahli fisioterapi
- Jasa kebidanan dan dukun bayi
- Jasa paramedis dan perawat
- Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, lab kesehatan dan sanatorium
- Jasa psikolog dan psikiater
- Jasa pengobatan alternatif, termasuk oleh paranormal
Kemudian fasilitas pembebasan PPN juga diberikan untuk jasa pendidikan, meliputi, jasa pendidikan sekolah dan jasa penyelenggaran pendidikan luar sekolah. Jasa pendidikan sekolah yang dimaksud, yakni pendidikan umum, kejuruan, pendidikan luar basa, pendidikan kedinasi, keagamanan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
Namun ketentuan tersebut masih dalam tahap rancangan mengingat baru disepakati pada pembahasan tingkat I dengan Komisi XI DPR RI. RUU HPP ini masih perlu memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR.
