Wamenkeu Thomas Tekankan Pentingnya Insentif untuk Jaga Konsumsi Rumah Tangga
Ringkasan
- Perputaran uang Lebaran diprediksi lebih rendah daripada tahun sebelumnya karena penurunan jumlah pemudik dan daya beli masyarakat. Situasi ini berbeda dengan Lebaran sebelumnya yang bersamaan dengan pemilu sehingga perputaran uang lebih tinggi.
- Jumlah pemudik tahun ini diproyeksikan turun 24,33% menjadi 146,48 juta jiwa, sehingga perputaran uang diperkirakan hanya Rp137,975 triliun, turun 12,28%. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi ekonomi dan kebutuhan biaya sekolah yang akan datang.
- Pemerintah memberikan sejumlah stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat, seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, dan program pariwisata mudik Lebaran. THR juga diimbau untuk diberikan kepada pengemudi transportasi daring.
Membuat ringkasan dengan AI Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyatakan bahwa subsidi sebesar Rp 827 triliun hanya memberikan kontribusi sebesar 0,02% terhadap perekonomian nasional pada 2024. Menurutnya, insentif yang diberikan bertujuan untuk menjaga konsumsi rumah tangga di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Sebagian subsidi yang diberikan pemerintah pada Desember 2024 mencakup diskon tarif listrik, Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pekerja sektor tekstil, produk tekstil, dan furnitur, bantuan sosial dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"APBN terus berperan sebagai shock absorber dan melindungi seluruh lapisan kesejahteraan sosial, baik kelompok paling rentan maupun kelas menengah," ujar Thomas dalam acara IDE Katadata 2025 di Jakarta pada Selasa (18/2).
Pada 2025, insentif konsumsi rumah tangga akan dilanjutkan dengan alokasi sekitar Rp 37 triliun, yang diproyeksikan menyumbang 0,01% terhadap pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.
Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan beberapa program utama dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
- Makan Bergizi Gratis: Rp 71 triliun
- Pemeriksaan kesehatan gratis: Rp 3,2 triliun untuk 52,2 juta penerima
- Renovasi sekolah: Rp 20 triliun
- Pembangunan sekolah unggulan terpadu: Rp 2 triliun
- Pembangunan lumbung pangan nasional, regional, dan desa: Rp 15 triliun
Selain itu, pemerintah melanjutkan program bantuan pangan selama enam bulan kepada 16 juta keluarga, masing-masing menerima 10 kilogram beras per bulan. Dengan kebijakan ini, pemerintah akan mengalokasikan 960.000 ton Cadangan Beras Pemerintah sepanjang 2025.
"Bantuan pangan ini penting karena dapat mendorong konsumsi domestik. Pada akhirnya, bantuan pemerintah tahun ini akan memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan sosial," ujar Thomas.
PPN 12% Berlaku, Pemerintah Tetap Beri Insentif
Pemerintah resmi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% untuk barang-barang mewah mulai 1 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap memberikan insentif untuk beberapa kelompok barang yang terkena dampak PPN 12%.
Hal ini bertujuan untuk membebaskan sejumlah kelompok barang dari kenaikan tarif ini, seperti tepung terigu, MinyaKita, dan gula industri.
"Pemerintah membayar biaya (subsidi) dengan estimasi sekitar Rp 265,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian pada Desember 2024.
