Satgas BLBI Sebut Dua Anak Soeharto Penuhi Panggilan Penagihan Utang

Satgas BLBI sudah memanggil 19 obligor atau debitur untuk menagih utang sisa krisis moneter 1998.
Image title
27 Oktober 2021, 18:26
satgas BLBI, BLBI, soeharto
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.
Ilustrasi. Sebanyak 17 obligor/debitur sudah memenuhi panggilan, dua diantaranya adalah anak mantan Presiden Soeharto yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dan Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto.

Satuan Tugas Hak Tagih Negara atas Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melaporkan sudah memanggil 19 obligor/debitur untuk menagih utang sisa krisis moneter 1998. Sebanyak 17 obligor/debitur sudah memenuhi panggilan, dua diantaranya adalah anak mantan Presiden Soeharto yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dan Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto.

"Kami sudah bertemu kuasanya dan satgas sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan kepada yang bersangkutan mana kala penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara sukarela," kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam konferensi pers virtual, Rabu (27/10).

Meski demikian, Rio tidak menjelaskan rinci hasil dari pertemuan tersebut. Nama Tommy muncul dalam daftar nama debitur BLBI setelah Satgas mengumumkan pemanggilan melalui pengumuman koran akhir Agustus lalu.

Pemanggilan anak bungsu mantan Presiden Soeharto ini dilakukan untuk menyelesaikan hak tagih dana BLBI sebesar Rp 2,61 triliun. Utang ini ditujukan untuk menyelamatkan produsen mobil merek Timor, yaitu PT Timor Putra Nasional (TPN).

Sementara keterkaitan Tutut Seoharto dalam utang BLBI melalui tiga perusahaan. Pertama, utang senilai Rp 191,61 miliar melalui PT Citra Mataram Satriamarga. Perusahan tersebut diketahui telah mengurus piutangnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cabang DKI Jakarta. Kendati demikian perseroan belum mengangsur utang tersebut, terakhir kali baru berupa laporan pemberitahuan surat paksa.

Kedua, Tutut terjerat utang senilai US$ 6,51 juta dan Rp 14,79 miliar melalui PT Citra Bhakti Margatama Persada. Status utang tersebut juga sama dengan perusahaan sebelumnya, Tutut baru menyelesaikan laporan pemberitahuan surat paksa. Ketiga, terdapat utang senilai Rp 471,47 miliar melalui PT Marga Nurindo Bhakti. Status terakhir diketahui Tutut telah melunasi Rp 1,09 miliar dari utang tersebut.

Mengutip Tempo, Tutut diketahui masuk dalam daftar debitur prioritas. Kendati demikian, ia berbeda dengan Tommy, pemerintah tidak melakukan pemanggilan terbuka melalui koran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menjelaskan, pemanggilan terbuka melalui koran dilakukan kepada obligor atau debitur yang sudah mangkir dari pemanggilan tiga kali. Meski demikian pemerintah masih akan terus mengejar utang mereka.

Sri Mulyani juga sempat menjelaskan, tidak semua obligor atau debitur yang dipanggil langsung hadir menghadap Satgas. Ia mengatakan terdapat lima karakter dari para pengemplang tersebut.

Pertama, para obligor dan debitur yang hadir mengakui bahwa mereka memiliki kewajiban atau utang kepada negara. Mereka kemudian menyusun rencana untuk penyelesaian utangnya.

Kedua, para pengutang yang hadir secara langsung atau dengan perwakilan mengakui memiliki utang dan berencana melakukan penyelesaian. Namun, usulan pelunasan utang dinilai tidak realisitis sehingga ditolak oleh tim Satgas BLBI.

"Ketiga, beberapa obligor dan debitur hadir tetapi membantah kalau dirinya atau pihaknya terlibat sebagai penerima dana BLBI," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Progres Pelaksanaan Tugas Satgas BLBI, Selasa (21/9).

Keempat, para obligor dan debitur tidak hadir tetapi menyampaikan komitmen dan surat kepada Satgas BLBI untuk menyelesaian utangnya.

Kelima, para pengutang dana BLBI yang sudah dipanggil tetapi tidak hadir dan tidak memberikan kabar. "Dalam hal ini tim akan terus melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan landasan hukum yang ada untuk mengembalikan hak tagih negara," kata Sri Mulyani.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait