Bukan Sri Mulyani, Ternyata Anggaran MPR Dipangkas oleh Bappenas
Hubungan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan dua pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sempat memanas akibat pemangkasan anggaran. Kendati demikian usulan ini sebenarnya bukan kehendak Sri Mulyani melainkan Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN) atau Bappenas.
"Selama ini orang tidak tahu sebenarnya yang memotong (anggaran) itu, kami di Bappenas," kata Menteri PPN Suharso Monoarfa dalam acara Award Desa Cantik 2021 yang digelar Badan Pusat Statistik, Senin (6/10).
Namun, Suharso juga mengakui bahwa pemangkasan anggaran tersebut dilakukan karena anggaram yang dimiki pemerintah terbatas. Seperti yang diketahui, pembiayaan untuk pandemi meningkat tajam tahun ini, sehingga pemerintah berulang kali memangkas anggaran sejumlah kementerian dan lembaga (K/L).
"Kemarin waktu di Bali saya waktu pertama kali duduk itu langsung ditembak sama ibu Sri Mulyani mengatakan 'situ yang potong saya yang kena'." Kata Suharso.
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad bahkan sempat meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Sri Mulyani dari jabatannya. Fadel kesal karena anggaran di lembaganya terus dipangkas sementara keorganisasi MPR semakin gemuk dari semula tersori atas empat pimpinan, kini menjadi 10 orang.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun ikut menimpali pernyataan Fadel. Ia mengatakan Sri Mulyani tidak menghargai MPR karena berulang kali diundang untuk rapat namun mangkir. Sri Mulyani dipanggil pimpinan dan Badan Anggaran MPR RI untuk membicarakan perkara refocusing anggaran Covid-19, termasuk anggaran di lembaganya.
"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan," kata Bamsoet dalam keterangan resminya, Selasa (30/11).
Sri Mulyani tidak tinggal diam, ia memberi klarifikasi atas tudingan dua pimpinan DPR tersebut. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan,pemangkasan bukan hanya terjadi pada MPR, tetapi semua K/L untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.
"Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui bahwa pada 2021, Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran Kementerian dan Lembaga harus dilakukan refocusing empat kali," kata Sri Mulyani dalam unggahan di akun instagram pribadinya @smindrawati, Rabu (1/12).
Ia menjelaskan, hasil dari pemangkasan anggaran K/L tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19 khususnya untuk kesehatan dan perlindungan sosial. Anggaran dipakai untuk membayar klaim perawatan pasien positif Covid-19 yang melonjak saat adanya varian Delta. Ini termasuk untuk mendukung akselerasi vaksinasi dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
Anggaran MPR di-refocusing satu kali tahun lalu dari Rp 603 miliar menjadi Rp 576 miliar. Adapun untuk tahun ini, anggaran MPR sebesar Rp 750 miliar masih utuh alias belum dipangkas untuk Covid-19. Kendati demikian, belum ada informasi yang pasti berapa besaran pemangkasan dari anggaran MPR yang akan dilakukan tahun ini. Sementara untuk tahun depan, anggaran MPR diturunkan menjadi Rp 695 miliar.
