Sri Mulyani Tambah Subsidi Harga BBM dan LPG Jadi Rp520 Triliun
Kementerian Keuangan meminta persetujuan DPR RI untuk menambah anggaran subsidi energi dan kompensasi untuk tahun ini mencapai Rp 520 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tambahan anggaran ini merupakan konsekuensi atas pilihan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, LPG, dan tarif listrik meski harga minyak dunia melonjak.
"Untuk tahun ini, kami meminta persetujuan kepada DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi nilainya mencapai Rp 520 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna di DPR, Kamis (31/5).
Sri Mulyani meminta restu DPR untuk menambah anggaran subsidi pada tahun ini. Menurut dia, tambahan anggaran subsidi dan kompensasi dibutuhkan untuk menjaga harga jual BBM, LPG, dan listrik di dalam negeri tidak naik meski terdampak kenaikan harga komoditas global.
"APBN berperan penting sebagai shock absorber sehingga daya beli masyarakat serta keberlanjutan pemulihan ekonomi tetap dapat dijaga," ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan, skema subsidi dan bantuan sosial, terus dilaksanakan sebagai bagian dalam mengendalikan inflasi. Inflasi domestik berpotensi meningkat jauh lebih tinggi jika kenaikan harga komoditas global sepenuhnya di pass-through ke harga-harga domestik
"Potensi transmisi tingginya harga komoditas global dapat kita redam dengan jalan mempertahankan harga jual BBM, LPG dan listrik di dalam negeri untuk tidak naik," ujarnya.
Ia menekankan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan fiskal dengan mengoptimalkan peran APBN shock absorber jika terjadi guncangan. Oleh karena itu, menurut dia, APBN perlu dirancang agar tetap hati-hati dan fleksibel. Adapun pemerintah akan terus memonitor perkembangan pasar minyak mentah global sehingga proyeksi asumsi ICP dapat dikalkulasi secara kredibel.
"Berbagai proyeksi lembaga internasional menunjukkan bahwa harga minyak mentah global tahun 2023 masih cukup tinggi, meskipun sedikit melandai dibandingkan 2022," katanya.
Pemerintah mengusulkan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi tahun ini seiring dengan perubahan asumsi ICP. Dalam APBN 2022, pemerintah memasang asumsi ICP sebesr US$ 63 per barel. Adapun dalam rapat RAPBN yang tengah berjalan saat ini, pemerintah mengusulkan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 350 triliun dengan asumsi ICP yang berubah menjadi US$ 100 per barel.
Dalam APBN 2022, pemerintah mematok anggaran subsidi sebesar Rp 206,96 triliun. Alokasi ini terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 134,03 triliun dan subsidi nonenergi Rp 72,93 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, adanya penambahan Rp 350 triliun pada subsidi dan kompensasi tersebut sebetulnya masih mencukupi untuk tahun ini. Namun, ia mengatakan Kemenkeu masih perlu melakukan perhitungan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.
"Nanti pada kuartal terakhir pada Oktober, November dan Desember itu biasanya kita akan lihat berdasarkan realisasi, hingga nanti bisa saja dilakukan adjustment atau menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," kata Sri Mulyani.
Harga minyak mentah dunia kembali melonjak pada hari ini usai Uni Eropa sepakat untuk menyetop impor minyak dari Rusia. Mengutip CNBC Internasional, kesepakatan tersebut akan berdampak terhadap impor minyak dari Rusia hingga 90% pada akhir tahun. Imbas dari larangan impor tersebut, harga minyak mentah jenis Brent kontrak Juli pada siang ini naik 1,81% menjadi US$ 123,5 per barel, sementara WTI kontrak Juli naik 3,6% menjadi US$ 118,6 per barel.
Badan Anggaran sebelumnya menyetujui usulan Sri Mulyani untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp 349,9 triliun. Tambahan belanja tersebut terdiri atas tambahan pembayaran subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 74,9 triliun, serta pembayaran kompensasi Rp 275 triliun.
Dengan asumsi harga ICP US$ 100 per barel, subsidi energi tahun ini akan naik Rp 74,9 triliun menjadi Rp 208,9 triliun. "Ini kami usulkan dibayarkan untuk keseluruhan tahun ini," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5).
Bendahara negara itu menjelaskan, tambahan pembayaran subsidi untuk BBM dan LPG sebesar Rp 71,8 triliun dan tambahan subsidi listrik Rp 3,1 triliun.
Perubahan harga ICP juga akan menyebabkan pembayaran kompensasi energi bengkak Rp 216,1 triliun menjadi Rp 234,6 triliun. Jumlah ini belum termasuk adanya tagihan kompensasi tahun-tahun sebelumnya kepada Pertamina dan PLN sebesar Rp 108,4 triliun. Dengan demikian, total tambahan kebutuhan kompensasi menjadi Rp 324,5 triliun.
Namun demikian, Sri Mulyani mengusulkan pembayaran untuk tahun ini hanya Rp 275 triliun dari total tambahan pembayaran kompensasi tersebut. "Sisanya, nanti kami akan minta audit BPKP dan pembayaran settlement pada tahun 2023 sebesar Rp 49,5 triliun," kata Sri Mulyani.
Dengan perubahan pada belanja subsidi dan kompensasi tersebut, Sri Mulyani juga merevisi target belanja negara tahun ini dri Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun, atau naik Rp 392,3 triliun.
