DPR Usul Harga Pertalite Naik dalam Dua Tahap Mulai Bulan Ini
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan restu kepada pemerintah untuk menaikkan harga Pertalite seiring kuotanya BBM bersubsidi yang semakin menipis meski anggaran subsidi telah ditambah. Namun, pemerintah diminta menaikkan harga dalam dua tahap dan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan, pemerintah telah menambah anggaran subsidi hingga mencapai Rp 502 triliun pada tahun ini. Namun, selisih harga Pertalite dan Pertamax yang cukup jauh membuat masyarakat yang semula membeli Pertamax memilih untuk menggunaka BBM bersubsidi.
"Kami lihat terjadi migrasi besar-besaran ke Pertalite. Kalau seperti ini, pemerintah tidak punya pijakan. Lebih baik tidak ada penambahan anggaran (subsidi), sehingga yang terbaik adalah pemerintah secara gradual menaikkan atau menyesuaikan harga BBM bersubsidi," ujar Said di Gedung DPR, Kamis (16/8).
Said mengusulkan pemerintah mulai menaikkan harga BBM bersubsidi dalam dua tahap mulai bulan ini. "Kalau mau segera bisa di Agustus, setelah itu tiga bulan lagi supaya fiskal sehat," ujarnya.
Meski mengusulkan kenaikan dua tahap, ia menyebut harga Petralite dan Solar harus tetap berada di bawah harga keekonomian saat ini. Hal ini merujuk perintah konstitusi yang mewahibkan pemerintah perlu menyediakan subsidi untuk BBM penugasan. Adapun kenaikan harga hanya bertujuan menutup selisih antara harga subsidi dan harga keekonomian yang sudah terlalu jauh.
Komentarnya soal kenaikan harga BBM bersubsidi ini memberi sinyal DPR akan 'berat' memberi restu jika pemerintah mengajukan tambahan anggaran. Said menyebut subsidi yang diberikan selama ini lebih banyak tidak tepat sasaran.
"Apakah surplus ratusan triliun APBN saat ini juga akan ditambal ke subsidi lagi? Padahal subsidi BBM dan LPG 3 kg tidak tepat sasaran. Apakah itu akan diteruskan? Ini kepentingan siapa sebetulnya mempertahankan subsidi bentuk begini," kata Said.
Ia menilai subsidi energi saat ini tidak tepat sasaran. Pertalite dan LPG 3 kg saat ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat menengah atas. Said pun mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga sembari mempertebal bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu.