Konsumsi rumah tangga yang anjlok akibat pandemi virus corona membuat pemerintah harus memutar otak agar sumber utama perekonomian domestik kembali terdongkrak. Salah satu jurus yang tengah dipersiapkan adalah bantuan tunai bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk program tersebut mencapai Rp 31,2 triliun. Bantuan akan diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan untuk 13,8 juta orang.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, bantuan ini menyasar pekerja formal yang dirumahkan dan/atau dipotong upahnya akibat pandemi Covid-19. Penyaluran bantuan dilakukan menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan.

"Ada satu segmen yang selama ini belum tersentuh bantuan, tenaga kerja formal yang masih bekerja dan membayarkan iuran BPJS. Karena kondisi kurang baik, mereka sebagian dirumahkan dan gaji dipotong," ujar Budi dalam konferensi pers, Jumat (7/8).

Menurut Budi, pemerintah telah menyalurkan beragam bantuan untuk 29 juta penduduk termiskin dalam bentuk kartu sembako, program keluarga harapan, hingga bantuan langsung tunai. Sementara kelompok pengangguran termasuk yang terdampak pandemi corona, tersentuh oleh program kartu prakerja.

Berdasarkan data realisasi program pemulihan ekonomi hingga 6 Agustus 2020, penyerapan program keluarga harapan dan kartu sembako menjadi yang tertinggi. Realisasi penyaluran PKH mencapai Rp 27 triliun atau 72% dari pagu 37,4 triliun. Program tersebut ditujukan kepada 10 juta orang.

Sedangkan penyaluran kartu sembako mencapai Rp 26 triliun atau 59% dari total pagu sebesar Rp 43,6 triliun. Jumlah penerima mencapai 20 juta keluarga. Lalu program bansos tunai dan montunai terealisasi sebesar Rp 19 triliun atau 49% dari pagu anggaran Rp 39,2 triliun. Jumlah penerima mencapai 10,9 juta keluarga.

Adapula bansos tunai atau BLT dana desa yang realisasinya masih rendah yakni baru mencapai Rp 9 triliun dari total pagu anggaran Rp 31,8 triliun. Program ini ditargetkan menyerap 8 juta keluarga. Pemerintah juga telah merealisasikan anggaran program padat karya sebesar Rp 8 triliun atau 45,7% dari pagu Rp 18,4 triliun. Program ini telah menyerap 3 juta pekerja.

Sementara untuk program kartu prakerja, Komite Cipta Kerja mencatat baru 485.772 peserta yang menerima insentif. Namun, pemerintah menargetkan terdapat 5,6 juta orang yang akan menjadi peserta kartu prakerja hingga Oktober 2020 dan menerima insentif sebesar Rp 3,55 juta. Total alokasi anggaran untuk program ini mencapai Rp 20 triliun.

Namun berdasarkan perhitungan Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Kamar Dagang Indonesia,  jumlah tambahan pengangguran akibat Covid-19 kemungkinan lebih dari 10 juta orang. Ditambah lagi berdasarkan data BPS hingga Februari 2020, jumlah pengangguran terbuka mencapai 6,88 juta orang.

Saat ini, menurut Budi, pemerintah telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan telah menyisihkan data-data pekerja yang berhak mendapat bantuan tunai sebesar Rp 2,4 juta tersebut. Terdapat 13,8 juta pekerja dengan mayoritas berupah antara Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan.

"Orang-orang ini belum di-PHK, terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan masih membayaar iuran dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta, sebagian besar berpendapatan Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan," katanya.

Budi menjelaskan bantuan tak spesifik diberikan kepada pekerja yang sudah berkeluarga sehingga pekerja belum menikah juga dapat memperolehnya. BLT akan dicairkan dua kali pada tahun ini masing-masing sebesar Rp 1,2 juta ke rekening langsung penerima yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk itu, peserta yang masuk dalam kriteria diharapkan dapat memberikan informasi kepada BPJS Ketenagakerjaan. "Tahap pertama pada kuartal ketiga dan tahap kedua pada kuartal keempat," katanya.

Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menjelaskan, data yang disampaikan pihaknya kepada pemerintah adalah peserta aktif dengan upah di bawah Rp 5 juta berdasarkan data yang dilaporkan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya saat ini tengah mengumpulkan data nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria melalui kantor cabang di seluruh Indonesia.

"Kami berharap pemberi kerja dan tenaga kerja ikut proaktif menyampaikan data nomor rekening dimaksudkan sesuai skema dan kriteria pemerintah," ujarnya kepada Katadata.co.id.

Dongkrak Konsumsi

Program BLT bagi pekerja ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Konsumsi masyarakat diharapkan dapat meningkat dan mendorong perekonomian sehingga lapangan kerja baru pun tercipta.

"Ini agar rakyat bisa terus melakukan aktivitas ekonomi dan menjaga pertumbuhan ekonomi, sehingga menciptakan lapangan kerja baru karena mereka spending terus uangnya," kata Budi.

Konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor utama perekonomian Indonesia pada kuartal kedua tahun ini negatif hingga 6,51% dibandingkan kuartal pertama atau minus 5,51% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Konsumsi terpukul akibat pandemi virus corona meski terdapat momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang biasanya memiliki daya ungkit.

Akibatnya, perekonomian pada kuartal kedua terkontraksi sebesar 5,32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau 4,19% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Jokowi sebelumnya menginstruksikan jajarannya untuk mendorong belanja pemerintah sehingga ekonomi kuartal ketiga dapat kembali positif. Juli hingga September disebut sebagai periode penentuan bagi nasib perekonomian domestik. Jika ekonomi kembali negatif secara tahunan, maka Indonesia secara teknikal mengalami resesi dan butuh waktu lebih lama untuk memulihkan perekonomian.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri sebelumnya pemerintah perlu menambahkan anggaran bantuan langsung tunai untuk membantu masyarakat kelas menegah bawah. Berdasarkan data Bank Dunia, ada 115 juta orang Indonesia yang tergolong expiring middle class atau kelompok yang belum memiliki pendapatan cukup untuk masuk kelas menengah atau setara 30 juta rumah tangga.

"Kalau mereka dapat Rp 1 juta setiap bulan, maka perlu Rp 30 triliun. Kalau BLT diperpanjang sampai empat bulan, perlu tambahan BLT Rp 120 triliun," katanya pada Juni lalu.

Menurutnya, tambahan BLT tepat diberikan untuk masyarakat menengah ke bawah karena kelompok tersebut akan membelanjakan uangnya saat menerima bantuan. Hal ini berbeda dengan kelompok pendapatan atas yang memilih untuk menabung jika memiliki dana. Adapun belanja merupakan kunci dari pemulihan ekonomi lataran mendorong permintaan.

Peningkatan konsumsi masyarakat dapat diikuti dengan penambahan investasi. Sebaliknya, kenaikan investasi tidak menjamin peningkatan konsumsi masyarakat. Pengusaha juga enggan melakukan ekspansi bila tidak ada daya beli masyarakat.

Namun, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menilai, efek program bantuan tunai pekerja  terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal ini tak akan besar dan akan bergantung pada realisasi pencairan bantuan tersebut. "Sekarang saja sudah Agustus. Kalau dicairkan di September, waktu hanya sebulan. Dari sisi cakupan juga kecil dibandingkan konsumsi secara keseluruhan," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan dengan baik kriteria penerima. Jangan sampai, bantuan yang disalurkan untuk mendorong konsumsi, justru ditabung. Ia pun menyarankan bantuan hanya diberikan untuk pekerja yang sudah berkeluarga.

"Kalau sudah berkeluarkan dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta, kemungkinan akan digunakan untuk konsumsi. Tapi kalau single, mungkin pendapatan dia masih cukup untuk kebutuhan sehingga justru ditabung," katanya.

 

Bersambung ke halaman berikut: "Masih Ada Potensi Salah Sasaran hingga Risiko Cemburu Sosial"

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti