Penularan Tak Mereda, 8 Zona Merah Corona Jadi Sorotan Pemerintah
Pemerintah menyoroti delapan kabupaten dan kotamadya yang terus bertahan sebagai zona merah virus corona dalam empat pekan belakangan. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan kedelapan wilayah tersebut masih memiliki risiko penularan tinggi dan belum melandai kasusnya selama sebulan.
Delapan wilayah tersebut ada di empat provinsi, yakni Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara. Di DKI, dua kota yang masih berada di zona merah dalam sebulan terakhir adalah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.
Di Jawa Tengah, kota yang bertahan di zona merah dalam empat pekan terakhir adalah Semarang. Tiga wilayah yang masih berisiko penularan tinggi di Kalimantan Selatan, yakni Banjar, Kota Banjarbaru, dan Tabalong.
"Dari Sumatera Utara ada Kota Medan dan Deli Serdang," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/8).
Wiku mengatakan hingga 2 Agustus, ada penurunan wilayah yang masuk zona merah menjadi 33. Sedangkan daerah yang masuk zona oranye atau risiko sedang bertambah dari 160 menjadi 194.
Namun ada pula 13 kabupaten/kota yang berpindah dari zona oranye ke zona merah. Wilayah tersebut terdiri dari Karangasem di Bali, Kota Depok di Jawa Barat, Hulu Sungai Tengah di Kalimantan Selatan. Kemudian, Ambon di Maluku, Mimika di Papua, serta Gowa di Sulawesi Selatan.
Lalu, Kota Binjai di Sumatera Utara, Prabumulih di Sumatera Selatan, Minahasa dan Minahasa Selatan di Sulawesi Utara. Selain itu ada tiga wilayah di Gorontalo yang berubah dari zona oranye ke zona merah, yakni Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Pohuwato.
Wiku pun meminta agar pemerintah daerah bisa meningkatkan penanganan corona agar penularan penyakit ini bisa dikendalikan. "Mari bekerja sama semoga kondisinya bisa membaik," katanya.
Sedangkan, wilayah yang masuk zona kuning turun dari 178 pekan lalu menjadi 163. Adapun total zona hijau atau tak berisiko penularan corona sebanyak 86 daerah.
Hanya saja, Wiku menyebut analisa zonasi ini baru didapatkan dari 33 provinsi. "Data dari provinsi Jawa Timur belum kami terima dengan lengkap dari Kementerian Kesehatan," kata dia.
