Ombudsman Lapor ke Jokowi Soal Pungli Layanan Publik dan Limbah APD

Ombudsman juga menyampaikan kepada Jokowi mengenai investasi mobil listrik yang masih terkendala perizinan
Image title
1 Februari 2021, 17:45
asn, ombudsman, jokowi
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta memeriksa dokumen di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Jakarta, Senin (27/3). Ombudsman RI melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa masih ada ASN yang lalai pada standar layanan publik.

Anggota Ombudsman RI menemui Presiden Joko Widodo pada Senin (1/2) untuk melaporkan sejumlah hasil kerja lembaga tersebut. Selain itu mereka juga menyampaikan sejumlah isu yang perlu ditindaklanjuti pemerintah.

Pertemuan antara Ombudsman dan Jokowi berlangsung dalam rapat tertutup dan diikuti seluruh komisioner.  Anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan beberapa di antaranya masalah pungutan liar di layanan publik hingga limbah Alat Pelindung Diri (APD).

"Kami melaporkan hasil kerja kami dan beberapa isu yang perlu menjadi perhatian Presiden," kata Adrianus melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (1/2).

Adrianus mengatakan terkait layanan publik, Ombudsman menyampaikan,  masih banyak ASN yang lalai terhadap kepatuhan pada standar layanan publik. Beberapa di antaranya adalah kepastian waktu layanan yang rendah hingga pungutan yang tidak resmi.

Selanjutnya, Ombudsman melaporkan masalah limbah APD yang sudah tidak terkendali. Selain itu, mereka juga menyampaikan kepada Jokowi mengenai investasi mobil listrik yang masih terkendala perizinan. 

Meski begitu, Presiden belum menjabarkan secara detail terkait upaya yang akan ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. "(Penjelasannya) tidak detail. (Jokowi) hanya mengatakan akan memberi perhatian," ujar dia.

Pertemuan itu dilakukan oleh komisioner Ombudsman Indonesia periode 2016-2021 menjelang akhir masa jabatannya. Selanjutnya, Ombudsman RI akan memiliki komisioner baru periode 2021-2026.

Mengutip dari Antara, berikut nama anggota Ombudsman RI periode 2021—2026 hasil uji kelayakan dan kepatutan Komisi II DPR RI :

1. Ketua: Mokh Najih (dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
2. Wakil Ketua: Bobby Hamzar Rafinus (ASN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
3. Anggota: Dadan Suparjo Suharmawijaya (anggota Ombudsman RI)
4. Anggota: Hery Susanto (Dir Ops PT Grage Nusantara Global)
5. Anggota: Indraza Marzuki Rais (Kepala SPI PT Perikanan Nusantara, Persero)
6. Anggota: Jemsly Hutabarat (pegawai PT GMF Aeroasia)
7. Anggota: Johanes Widijantoro (dosen Universitas Atma Jaya)
8. Anggota: Robertus Na Endi Jaweng (peneliti KPPOD)
9. Anggota: Yeka Hendra Fatika (Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi "PATAKA").

 

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait