OMBUDSMAN: Berita Komisi Ombudsman RI Terkini Hari Ini: Perusahaan Telat Bayar THR Karyawan Wajib Bayar Denda 5%

Ombudsman juga meminta ada sanski tegas bagi pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi.

KPK menolak rekomendasi Ombudsman terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Wadah pegawai KPK pun menilai KPK bersikap antikoreksi.

KPK menilai pemeriksaan Ombudsman melanggar hukum dan melampaui wewenangnya.

Ombudsman menilai BKN dan KPK melakukan maladministrasi dalam alih status pegawai komisi anti rasuah

Ombudsman telah memanggil Kementerian PAN-RB untuk menggali dugaan masalah alih status pegawai KPK.

Ombudsman menyatakan mekanisme rapat koordinasi keputusan impor belum jelas. Mereka berharap keputusan impor harus berdasarkan data yang valid dan bukti yang sesuai.

Ombudsman menduga, banyaknya rangkap jabatan di tubuh BUMN sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan remunerasi.

Ombudsman juga menyampaikan kepada Jokowi mengenai investasi mobil listrik yang masih terkendala perizinan

Menurut Ombudsman, sistem ganjil genap bakal mengakibatkan masyarakat beralih ke transpotasi publik. Hal itu bisa meningkatkan resiko penularan Covid-19.

Selain tekait bansos, Ombudsman juga mengantongi 176 laporan terkait masalah ekonomi dan keuangan.

Rangkap jabatan komisaris di perusahaan BUMN ini menjadi sorotan Ombudsman.

Ombudsman mengusulkan agar Jokowi membuat Peraturan Presiden yang mengatur tentang rangkap jabatan komisaris di BUMN.

Ombudsman RI temukan Sebanyak 254 ASN Kementerian rangkap jabatan jadi komisaris BUMN. Mereka juga rangkap pendapatan.

Berdasarkan survei kepatuhan hukum 2019 Ombudsman menilai Kepolisian masih belum menjalankan aspek kepatuhan administrasi dengan baik.

Ombudsman menyebut masyarakat menyoroti beberapa isu terkait data positif Covid-19 dan bantuan sosial bagi warga terdampak.