27 Perusahaan di Jakarta hingga Maluku Telah Ikut Vaksin Gotong Royong

Image title
25 Mei 2021, 13:40
vaksin, covid, gotong royong, perusahaan
ANTARA FOTO/Fauzan/hp.
Sejumlah karyawan melakukan proses observasi usai penyuntikkan vaksin COVID-19 Sinopharm di PT Gajah Tunggal Tbk, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (24/5/2021). Sebanyak 1.000 karyawan di perusahaan tersebut mengikuti vaksinasi dari total target sebanyak 5.000 karyawan pada program Vaksinasi Gotong Royong guna mendukung program percepatan vaksinasi nasional.

Pemerintah telah memulai program pemberian vaksin Covid-19 kepada perusahaan atau vaksinasi Gotong Royong sejak 18 Mei lalu. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan sudah ada 27 perusahaan yang mengikuti program tersebut.

Sebagaimana diketahui, vaksin Gotong Royong tidak dibiayai pemerintah. Vaksin itu dibiayai oleh perusahaan yang mengikuti program vaksinasi Gotong Royong.

"Telah dilakukan untuk 27 perusahaan di 18 fasilitas kesehatan, baik di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kepualuan Riau, Maluku," kata Airlangga di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (25/5).

Saat ini, vaksinasi Gotong Royong menggunakan vaksin Sinopharm asal Tiongkok. Sedangkan jumlah vaksin yang dididstibusikan mencapai 21.616 dosis .

Perusahaan dapat memberikan vaksin tersebut kepada karyawan dan keluarga karyawan. Namun, pengusaha tidak boleh memungut biaya atau memotong upah karyawan dalam rangka vaksinasi tersebut.

Airlangga berharap, jumlah peseerta vaksinasi Gotong Royong bisa ditingkatkan. "Pemerintah juga berupaya menyukseskan vaksinasi di Indonesia," ujar dia.

Beberapa perusahaan yang telah mengikuti vaksinasi Gotong Royong ialah PT Astra Otoparts Tbk dan PT United Tractors Tbk. Selain itu, ada pula PT Unilever Indonesia Tbk, Sinarmas Group, dan PT Chandra Asri Petrochemical.

Adapun, vaksin Gotong Royong dibanderol harga sebesar Rp 321.660 per dosis. Sementara, tarif maksimal layanan penyuntikan sebesar Rp 117.910 per dosis.

Harga pembelian vaksin tersebut sudah termasuk keuntungan 20% dan biaya distribusi kabupaten/kota, namun tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara, tarif pelayanan vaksinasi gotong royong sudah termasuk margin 15% namun belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh).

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengklaim tidak ada komersialisasi dari program tersebut. Erick menyatakan BUMN akan berusaha transparan terhadap program vaksinasi mandiri.

"Jangan dilihat seakan-akan pemerintah hadir mencari margin. Pemerintah keluarkan Rp 77 triliun untuk adakan vaksin gratis. Saya rasa ini (anggaran) terbesar di dunia," ujar Erick.

 

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait