Rencana PPKM Darurat Jawa - Bali 3-20 Juli: Mal Tutup, Resto Dibatasi

PPKM darurat akan berlaku pada 45 Kabupaten/Kota dengan nilai assessment 4 dan 76 kabupaten dan kota dengan assessment 3 di Jawa dan Bali.
Ameidyo Daud Nasution
30 Juni 2021, 17:34
ppkm darurat, ppkm mikro darurat, lockdown, jokowi, mal tutup, luhut pandjaitan, corona, covid-19
ANTARA FOTO/ Reno Esnir/hp.
Aktivitas warga berolah raga di kawasan jalan yang terlihat sepi di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (12/5/2021) malam. Pmeerintha bernecana memulai PPKM darurat Sabtu (3/7).

Presiden Joko Widodo akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat dalam waktu dekat. Dari hasil rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (30/6), pembatasan diusulkan berlaku mulai Sabtu (3/7) sampai Selasa (20/7).

Targetnya, penurunan kasus bisa mencapai 10 ribu per hari jika PPKM darurat berlaku. Adapun cakupan areanya pada 45 Kabupaten/Kota dengan nilai assessment 4 dan 76 kabupaten dan kota dengan assessment 3 di Jawa dan Bali.

“Betul itu yang Pak Luhut (Menko Marves Luhut B. Pandjaitan) usulkan,” kata Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi kepada Katadata.co.id, Rabu (30/6).

Beberapa hal yang akan berlaku adalah tidak ada sekolah tatap muka di wilayah tersebut. Begitu pula mal atau pusat perbelanjaan akan tutup.

Sedangkan restoran atau rumah makan hanya melayani delivery atau take away. Adapun tempat peribadatan juga akan ditutup sementara.

Presiden Joko Widodo pun mengatakan, aturan PPKM Mikro akan difinalisasi pada hari ini. Rencananya, pembatasan aktivitas diperluas ke zona oranye atau risiko sedang Covid-19 dari sebelumnya hanya berlaku di zona merah saja.

"Hari ini ada finalisasi kajian karena kita lihat lonjakan yang tinggi. Kita harap selesai untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat," kata Jokowi dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kendari, Rabu (30/6).

Jokowi juga mencatat ada 44 kabupaten/kota pada 6 provinsi di Jawa dan Bali dengan penilaian Covid-19 4 atau tinggi. Berdasarkan indikator laju penularan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penilaian tersebut memerlukan perlakuan khusus.

Meski demikian Presiden belum memutuskan durasi PPKM darurat yang akan berlaku. "Harus ada sebuah keputusan yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini," katanya. 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait