Survei SMRC: 78% Masyarakat Tolak Amendemen UUD 1945
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil penjaringan opini bertajuk Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen Undang-undang Dasar (UUD 1945). Dari hasil survei mereka, sebanyak 78% responden tak ingin ada perubahan konstitusi negara
Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling kepada 981 responden pada 15 sampai 30 September 2021. Survei ini memiliki tingkat toleransi kesalahan (margin of error) 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.
Sebanyak 66% responden menyatakan UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tak boleh diubah atas alasan apapun. Sedangkan 12% beranggapan konstitusi tersebut paling pas bagi Indonesia meskipun ada kekurangan.
“Dua sikap menunjukkan publik tak ini ada perubahan pada UUD 1945,” kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam konferensi pers daring, Jumat (15/10) dikutip dari Antara.
Sedangkan 11% responden menilai UUD 1945 perlu diubah atau dihapus. Sebanyak 4% beranggapan sebagian besar isi konstitusi harus diubah dan 7% menjawab tidak tahu.
Adapun opini publik yang menolak amendemen UUD 1945 dominan pada seluruh lapisan baik itu pemilih partai hingga calon presiden 2019. “Seluruh lapisan demografi tidak menghendaki perubahan UUD 1945,” kata Sirojudin.
Wacana perubahan konstitusi ini sempat gaduh sejak akhir Agustus 2021 lalu. Bahkan Presiden Joko Widodo kabarnya sempat meminta pendapat partai politik koalisi mengenai isu tersebut.
"Jokowi ingin mengetahui respons dan pendapat para petinggi politik mengenai isu amendemen," kata sumber yang dekat dengan petinggi partai koalisi pemerintah.
Meski demikian, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate membantah adanya pembahasan amendemen dengan Presiden. Pembicaraan antara parpol dan Presiden lainnya seputar penanganan Covid-19, ekonomi nasional, strategi perekonomian ke depan, dan Ibu Kota baru.
Johnny juga menilai pembahasan amendemen seharusnya dikonsultasikan dengan masyarakat secara luas. Mekanismenya lewat survei, diskusi publik, hingga mendengarkan aspirasi tokoh masyarakat maupun agama.
"Perlu ada konsultasi dengan rakyat karena amendemen konstitusi harus berasal dari keinginan mereka buka elite politik," kata Johnny di Istana Kepresidenan, Rabu (25/8).
