Kemenperin Sudah Terbitkan 9.841 Sertifikasi TKDN, Lampaui Target 2021
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerbitkan 9.740 sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 10 Desember 2021. Capaian tersebut melampaui target tahun ini sebanyak 9.000 sertifikat.
Selain itu, pemerintah telah memberikan fasilitas sertifikasi TKDN untuk 371 produk, melampaui target 314 produk. Ini berarti total sertifikat produk buatan dalam negeri yang telah diberikan mencapai 9.841 produk hingga 10 Desember 2021.
"Jumlah tersebut akan terus berkembang hingga 31 Desember 2021,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya, Minggu (19/12).
Sekretaris Jenderal Kemenperin, Dody Widodo mengatakan, jumlah produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN di atas 40% mencapai 10.061 produk, termasuk kategori barang wajib. Selain itu, produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN 25-40% mencapai 6.684 produk.
Untuk mendukung optimalisasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kemenperin juga telah melaksanakan kerja sama integrasi data TKDN dengan beberapa kementerian dan lembaga. Salah satunya kerja sama integrasi data produk dalam negeri ke dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Pada tampilan produk di e-katalog LKPP, tidak hanya menampilkan nilai TKDN, namun juga nilai BMP. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengguna produk dalam negeri dalam melihat apakah suatu produk sudah termasuk kategori barang wajib atau bukan,” katanya.
Seperti diketahui, penggunaan produk dalam negeri telah dicanangkan oleh pemerintah sejak 2014 melalui UU No. 3 Tahun 2014. Melalui UU tersebut, instansi pemerintah wajib menggunakan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD, serta memberikan preferensi kepada barang/jasa produksi dalam negeri dalam proyek-proyek tersebut.
Manfaat dari produk yang telah bersertifikasi TKDN yakni memiliki peluang besar mengikuti lelang di kalangan lembaga dan instansi pemerintah. Hal ini berlaku khususnya bagi yang telah mencapai nilai TKDN 40% ke atas.
Kepala Pusat P3DN Kementerian Perindustrian Nila Kumalasari mengatakan, peluang itu terlihat dari data belanja barang dan modal dari lembaga dan instansi pemerintah pada 2021 mencapai Rp 609,3 triliun. “Ini bisa dimanfaatkan bagi kalangan industri dalam negeri,” ujar Nila.
