Jaga Inflasi, Pemerintah Anggarkan Dana Jumbo Subsidi BBM Tahun Depan
Pemerintah bakal menggelontorkan anggaran jumbo untuk belanja subsidi dan kompensasi energi tahun depan. Alokasi untuk tahun ini ditetapkan sebesar Rp 502,4 triliun untuk menjaga agar tekanan inflasi tidak meningkat dan melindungi daya beli masyarakat.
"Tahun depan (anggaran subsidi dan kompensasi energi) masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh bapak Presiden," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait Sidang Kabinet Paripurna, Senin (8/8).
Pemerintah mempertebal anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp 349,9 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Peningkatan pagu anggaran tersebut untuk merespons lonjakan harga minyak dunia yang diikuti dengan revisi asumsi harga minyak mentah (ICP) di dalam APBN 2022 dari asumsi awal US$ 63 per barel.
Penebalan anggaran tersebut terutama untuk menambah anggaran kompensasi energi sebesar Rp 275 triliun dari alokasi awal hanya Rp 18,5 triliun. Semula, tahun ini pemerintah hanya akan mengalokasikan kompensasi BBM jenis solar, tetapi karena kenaikan harga sehingga turut diberikan kompensasi BBM jenis Pertalite dan listrik.
Adapun anggaran untuk subsidi energi tahun ini ditambah Rp 74,9 triliun sehingga menjadi Rp 208,9 triliun. Penambahan tersebut terutama untuk BBM dan LPG sebesar Rp 71,8 triliun, dan penambahan anggaran subsidi listrik Rp 3,1 triliun.
Sama seperti tahun ini, Sri Mulyani menyebut keputusan pemerintah mengalirkan anggaran jumbo untuk subsidi dan kompensasi energi untuk melindungi masyarakat dari tekanan kenaikan harga.
"Artinya tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat," kata Sri Mulyani.
Bank Indonesia sebelumnya juga berulang kali mengapresiasi keputusan pemerintah tersebut berdampak positif terhadap inflasi yang terjaga. BBM, LPG dan listrik merupakan barang-barang bersubsidi yang harganya diatur pemerintah. Komponen harga diatur pemerintah ini mencatat inflasi 0,27% secara bulanan dengan andil hanya 0,05% terhadap inflasi bulan lalu sebesar 0,64%.
Gubernur BI Perry Warjiyo sempat menyebut inflasi yang terjadi seiring pemberian subsidi membuat bank sentral tidak perlu terburu-buru mengerek suku bunga. Meski demikian, inflasi memang akan melampaui target bank sentral di 2%-4% pada tahun ini.
"Dengan dampak inflasi yang berbeda dengan negara lain, maka BI tentu saja tidak harus terpaksa menaikkan suku bunga, Kami tetap akan dan sudah melakukan normalisasi, tetapi normalisasi yang kami lakukan dengan penyerapan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM)," kata Perry dalam diskusi daring oleh INDEF, Rabu (15/6).
