Jokowi Klaim AS, Jepang, Arab Saudi Siap Masuk ke Lembaga Investasi RI
Pemerintah akan meluncurkan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia pada awal 2021. Presiden Joko Widodo mengatakan, LPI tersebut akan bernama Indonesia Investment Authority atau INA.
Presiden mengatakan sejumlah negara telah menyatakan ketertarikannya pada LPI Indonesia, seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Kanada. Menurutnya, pembiayaan pembangunan tersebut akan berbentuk penyertaan modal atau ekuitas.
"INA yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan baru yang bukan dalam bentuk pinjaman," kata Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2021, Selasa (22/12).
Dengan demikian, model pembiayaan tersebut akan menyehatkan perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, INA bakal menyehatkan perusahaan pelat merah, terutama pada sektor infrastruktur dan energi.
Ia pun mengatakan, situasi pandemi mendorong seluruh pihak untuk bergerak cepat. Selain itu, sinergi berbagai pihak juga diperlukan dalam menangani pandemi. "Saya optimistis kita akan bangkit. Ekonomi akan pulih dan kembali normal," ujar dia.
LPI akan memiliki enam kewenangan utama, yakni penempatan dana dalam instrumen keuangan, pengelolaan aset, kerja sama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian (trust fund), menentukan calon mitra investasi, memberikan dan menerima pinjaman, dan menatausahakan aset.
“LPI diharapkan memiliki fleksibilitas dalam melakukan investasi, manajemen yang profesional dan independen, serta mampu meng-capture appetite investor,”, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers, Kamis (17/12).
Pemerintah telah menerbitkan tiga payung hukum yang mengatur modal awal, bentuk hingga operasional, dan seleksi dewan pengawas LPI pada 15 Desember. Mereka juga menyiapkan modal awal LPI dari APBN 2020 sebesar Rp 15 triliun. Anggaran ini diperoleh dari relokasi sejumlah program Pemulihan Ekonomi Nasional yang tak dapat terserap maksimal
