Belanja Pemerintah 2023 Dipatok Rp2.979 T, Defisit APBN di Bawah 3%

Pemerintah menetapkan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 pada rentang Rp 562,6 triliun hingga Rp 596,7 triliun. Angka ini setara dengan 2,81% hingga 2,95% Produk Domestik Bruto (PDB).

Ini berarti defisit dalam postur APBN akan kembali di bawah angka 3% seperti waktu normal. Sebelumnya pemerintah menetapkan defisit mencapai 3% selama demi pandemi Covid-19. 

“Ini artinya kita akan melaksanakan Undang-Undang 2 Tahun 2020 dimana defisit APBN tahun 2023 akan kembali di bawah tiga persen. Namun pada saat yang sama, tetap mendukung pemulihan ekonomi dan terus mendukung program-program pembangunan nasional,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers usai Sidang Kabinet, Kamis (14/04).

Bila dibandingkan dengan tahun ini, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp 868 triliun atau setara 4,85% Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.846,1 triliun sementara belanja negara sebesar Rp 2.714,2 triliun. 

Secara rinci,  belanja negara tahun depan didesain pada rentang Rp 2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 triliun atau setara dengan 14,09% hingga 14,71% dari PDB. Anggaran belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat di rentang Rp 2.017 triliun hingga Rp 2.152 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di angka Rp 800 triliun hingga Rp 826 triliun.

Adapun pendapatan negara tahun depan dipatok di angka Rp 2.255,5 triliun hingga Rp 2.382,6 triliun. Angka ini setara dengan 11,28 % hingga 11,76% dari PDB. 

Hingga kuartal pertama tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit APBN mencapai Rp 5,81 triliun atau 0,67% dari target. Angka ini berbanding terbalik dengan kondisi keuangan negara akhir Februari 2022 yang masih mencatatkan surplus anggaran. Berikut data realisasi APBN kuartal I 2022 yang dirangkum dalam Databoks:

Perubahan pada APBN ini turut mempertimbangkan kenaikan inflasi dan moneter secara global. Kedua hal ini turut mempengaruhi utang yang akan dikelola, baik dari jumlah bunga utang maupun cicilan yang dibayar. Selain itu, perang antara Rusia dan Ukraina juga menyebabkan harga komoditas meningkat dan ikut mengerek inflasi di negara-negara maju.

“Ini yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian untuk mendesain APBN 2023 kembali menuju pada defisit di bawah 3 persen agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diturunkan secara bertahap,” kata Sri Mulyani.