Jasa Marga dan PLN Siap Sekuritisasi Tol Jagorawi dan PLTU Suralaya

ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Sejumlah kendaraan antre memasuki gerbang tol Cibubur di jalan tol Jagorawi, Jakarta Timur, Rabu (15/3). Data Ditlantas Polda Metro Jaya menunjukkan pertumbuhan kendaraan bermotor yang mencapai 7 persen hingga 9 persen per tahun menjadi salah satu penyeba
Penulis: Miftah Ardhian
Editor: Safrezi Fitra
3/5/2017, 16.41 WIB

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan akan segera menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar perusahaan pelat merah melakukan sekuritisasi aset. Saat ini sudah ada dua BUMN yang siap mensekuritisasi asetnya, yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro mengatakan, sekurtitisasi sebenarnya adalah upaya untuk mendapatkan dana segar. Perusahaan negara bisa menerbitkan efek dengan mengagunkan asetnya.

Dia menegaskan, penerbitan efek beragun aset (EBA) ini tidak sama dengan menjual aset milik BUMN yang secara tidak langsung juga dimiliki negara. "Jadi asetnya tidak pindah," ujar Aloy saat ditemui di Aula Fakultas Kedokteran UI Salemba, Jakarta, Rabu (3/5). (Baca: Desak BUMN Jual Aset, Jokowi: Cara Pikir BUMN Jangan Kuno)

Rencananya ada dua aset dari dua BUMN yang akan segera disekuritisasi. Pertama adalah aset berupa jalan tol ruas Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) milik Jasa Marga. Menurut Aloy, sekuritisasi jalan tol tersebut cukup menjanjikan. Alasannya, setiap hari banyak kendaraan yang lalu lalang di ruas tol tersebut. Sehingga, target perolehan dana segarnya pun akan cukup besar.

"Karena minimum rata-rata 100 mobil, sekali masuk Rp 9.000 berati sudah Rp 900.000 coba dikalikan 365 hari. Kan sudah bisa diketahui berapa (pendapatannya)," ujarnya.

Direktur Utama Jasa Marga Desi Aryani membenarkan rencana tersebut. Desi menjelaskan perusahaannya tengah memproses sekuritisasi atas pendapatan (future revenue back securities) di ruas tol yang sudah lama beroperasi, sehingga ada kepastian pendapatan dari aset tersebut. Sejauh ini, prosesnya sedang dalam administrasi perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Dananya nanti untuk pembangunan jalan-jalan tol yang saat ini juga masih memerlukan investasi lebih dari Rp 70 triliun," ujarnya kepada Katadata. Namun, Ia enggan menjelaskan berapa dana yang diincar dari proses sekuritisasi ini.

VP Corporate Communication Jasa Marga Dwimawan Heru Santoso saat ini perusahaannya mempunyai hak konsesi 1.260 kilometer (km). Sekitar 600 km diantaranya telah beroperasi. Dalam kurun waktu hingga 2019, Jasa Marga akan mengoperasikan 660 km ruas baru. Untuk mendukung ekspansi ini, dibutuhkan dukungan pendanaan. Dukungan pendanaan juga telah diupayakan melalui proses penambahan saham (rights issue) pada 2016.
 
Selain itu, Jasa Marga masih melakukan persiapan skema pendanaan baru, yaitu sekuritisasi future income di jalan tol yang telah beroperasi. Proses sekuritisasi yang tengah dilakukan di jalan tol Jagorawi. Heru mengatakan ini bisa memberikan alternatif pendanaan yang selama ini masih dilakukan secara konvensional, seperti pinjaman bank dan obligasi.
 
"Jasa Marga menargetkan proses sekuritisasi selesai pada pertengahan tahun 2017," ujar Heru. (Baca: Demi Sejuta Rumah, SMF - BTN Jual Efek Beragun Aset Rp 1 Triliun)
 
Selain Jasa Marga, Aloysius menambahkan PLN juga akan melakukan sekuritisasi asetnya, yakni pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Suralaya, Banten. Pembangkit tersebut dioperasikan oleh anak usaha PLN, PT Indonesia Power. Rencananya proses sekuritisasi PLTU Suralaya akan selesai bulan depan.
 
"Indonesia Power kan tidak mungkin setop pasokan dari PLTU Suralaya ke PLN. Nah itu kan uang semua, makanya, kami uangkan di depan. Tapi supaya transparan dan akuntabel, kami menggunakan mekanisme pasar modal," ujar Aloy.