Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh aparatur pemerintahan di kota Batam meningkatkan kecepatan pelayanan terkait proses perizinan usaha. Ini perlu dilakukan agar investasi di kota tersebut dapat meningkat dan perekonomiannya bisa tumbuh.
Jokowi mengatakan masalah perizinan menjadi salah satu keluhan yang kerap disampaikan investor, terutama di bidang pertanahan. Oleh sebab itu dia meminta semua pihak seperti Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemerintah Kotamadya Batam, hingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaporkan apa saja yang menjadi kendala, agar bisa segera diperbaiki.
"Ini juga harus dilakukan terintegrasi mulai dari Gubernur, Walikota, hingga Kepala BP Batam," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang proyek strategis provinsi Kepulauan Riau di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/3). (Baca: BKPM Masih Temukan Keluhan Perizinan Investasi di Daerah)
Informasi yang diterimanya, Jokowi mengakui pembangunan di Batam pada tahun lalu telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Mencapai 5,03 persen. Pertumbuhan ini lebih banyak digerakkan oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan.
Berdasarkan data ini, dia menilai Kepulauan Riau telah mengalami transformasi ke industri pengolahan. Ini merupakan hal yang sangat baik, mengingat industri pengolahan tidak hanya berperan sebagai mesin penggerak ekonomi, tapi mampu menyerap banyak tenaga kerja. Presiden ingin industri pengolahan di Batam bisa digenjot agar tingkat pengangguran Kepulauan Riau yang masih tinggi, yakni 7,69 persen bisa berkurang.
Rapat di Kantor Presiden ini juga dihadiri Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro dan Gubernur Kepualuan Riau Nurdin Basirun. Jokowi berharap dengan adanya rapat bersama seperti ini, maka segala keputusan mengenai Provinsi Kepulauan Riau, seperti yang terkait perbaikan layanan perizinan di Batam, bisa lebih mudah disepakati.
"Ini agar kecepatan pelayanan yang diinginkan investor dapat tercapai," kata Jokowi. (Baca: Indonesia Tujuan Investasi Pertama Singapura dengan Banyak Keluhan)
Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro mengatakan capaian investasi di Kota Batam sudah cukup baik. Dia menjelaskan sepanjang periode Januari hingga Maret 2017, terdapat 11 izin prinsip investasi yang masuk di Kota Batam. Total nilainya mencapai US$ 311 juta.
Dia optimistis realisasi investasi Kota Batam pada tahun ini bisa mencapai hampir dua kali lipat dari realisai tahun lalu yang hanya US$ 417 juta. "Mudah-mudahan tahun ini bisa US$ 800 juta realisasinya," kata Hatanto.
Sementara Gubernur Nurdin menganggap 11 izin prinsip yang masuk ke Batam ini terlalu sedikit. Seharusnya dalam tiga bulan pertama ini bisa lebih dari jumlah itu, mengingat potensi investasi di daerah tersebut sangat besar. Menurutnya pemangku kebijakan di Kota Batam masih belum gencar melakukan komunikasi dengan para investor untuk mengetahui keluhan dalam investasi.
"Pelayanan juga masih lambat, sudah saatnya penataan dilakukan lebih cepat," ujarnya. (Baca: Pemerintah Siapkan Insentif Besar Bagi Investor Kawasan Industri)
Selain Batam, Jokowi juga meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau fokus mengembangkan setiap gugus pulau besar di daerah tersebut, seperti Anambas, Natuna, Lingga Karimun, Bintan, Batam, dan Tanjung Pinang. Dia ingin di pulau-pulau ini dibangun sentra-sentra industri baru dan pariwisata, sesuai potensi wilayahnya masing-masing.
"Kepulauan Natuna, bisa fokus kepada sentra industri kelautan dan perikanan dan sentra industri gas. Demikian juga pulau-pulau besar seperti Karimun yang bisa dikembangkan sebagai sentra industri manufaktur," kata Jokowi.