Bappenas: Seluruh Perbatasan Terlewati Jalan Nasional pada 2019

Donang Wahyu|KATADATA
Seorang pria menunjukan koneksi internet menggunakan sarana Wifi yang hadir hingga di tengah jalan desa yang di kelilingi persawahan di desa Melung, kecamatan Kedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah.
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Muchamad Nafi
10/8/2016, 17.57 WIB

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan seluruh daerah perbatasan terakses jalan nasional pada 2019.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan sebenarnya pemerintah memiliki banyak target di wilayah perbatasan, seperti pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun untuk 2019, pihaknya memilih untuk memperkuat akses jalan nasional di seluruh wilayah perbatasan.

“Paling tidak seluruhnya terakses jalan, untuk membuka isolasi,” kata Arifin usai diskusi wilayah perbatasan di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2016. (Baca: Usai Dikunjungi Jokowi, Pemerintah Kembangkan Transportasi Natuna).

Saat ini pemerintah sedang membangun tujuh titik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara itu, data Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memperlihatkan ada 187 kecamatan sebagai lokasi prioritas pengelolaan perbatasan.

Arifin menyatakan tidak hafal berapa daerah yang belum memiliki jalan nasional. Namun dia memberikan contoh masih ada satu titik di wilayah Kalimantan Utara yang sama sekali belum terakses jalan sehingga tergantung kepada negara lain secara ekonomi. (Baca: PLN Siapkan Enam Langkah Tingkatkan Listrik Perdesaan).

Paling tidak, kalau isolasi dibuka akan mengurangi ketergantungannya,” ujar dia.

Untuk membuka isolasi tersebut, Arifin berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan dapat menajdi motor. Namun tetap saja pemerintah akan mendengarkan usulan daerah dalam pengembangan wilayah-wilayah tersebut.

“Urusan legal kami (Bappenas) yang selesaikan, sedangkan koordinasi ada di BNPP,” katanya. (Baca: Tinggal 15 Persen Jalan Trans Papua yang Belum Tersambung).

Data Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga menunjukkan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016, Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan Rp 4,5 triliun untuk membangun daerah perbatasan. Dari anggaran tersebut Kementerian telah menyerap Rp 1 triliun atau setara 23,4 persen.

Adapun Kementerian Perhubungan mendapatkan Rp 2,2 triliun dalam APBNP 2016 untuk membangun wilayah perbatasan. Namun saat ini serapan anggarannya baru 14,6 persen senilai Rp 330,5 miliar. (Baca: Kementerian Pekerjaan Umum Sukses Garap 8 Proyek Mangkrak).

Sedangkan pada 2015, dua Kementerian infrastruktur tersebut secara total menghabiskan Rp 4,85 triliun untuk membangun konektivitas di wilayah perbatasan.