Pemerintah menargetkan pihak swasta dapat masuk dalam pembangunan jaringan distribusi gas bumi (jargas) kota tahun 2021 mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan saat ini kajian masuknya investor swasta masih dilakukan pemerintah.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Alimudin Baso mengatakan kajian tersebut memakan waktu 5 hingga 6 bulan. Namun Alimuddin berharap swasta bisa masuk secepatnya untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Nanti kami lihat apakah swasta terlibat, tapi yang kami harapkan mereka mau,” kata Alimudin Baso di Jakarta, Selasa (11/2).
(Baca: Proyek Pipa Gas Cirebon-Semarang Dimulai Setelah Mandek 14 Tahun)
Kontribusi swasta diperlukan mengingat kebutuhan pendanaan infrastruktur gas ini mencapai Rp 38,4 triliun hingga 2024 mendatang. Dari angka tersebut, pemerintah hanya mampu memenuhi Rp 4,1 triliun. Sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki porsi pembangunan senilai Rp 6,9 triliun.
"Kemitraan badan usaha swasta dan pemerintah sangat diharapkan. Beban pemerintah besar dari sisi subsidi elpiji," kata Alimuddin.
Kebutuhan dana puluhan triliun tersebut dibutuhkan guna mengejar target 3,5 juta sambungan gas kota. Sedangkan hingga saat ini jargas yang terbangun hanya mencapai 537 ribu sambungan.
Pembangunan jargas kota nantinya akan diprioritaskan untuk wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi Bogor, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Medan dan Palembang.
ESDM juga berharap pembangunan jargas kota diharapkan mampu menghemat subsidi elpiji sebesar Rp 297,5 miliar per tahun. Selain itu adanya infrastruktur gas hingga rumah tangga akan menghemat pengeluaran masyarakat hingga Rp 366 miliar tiap tahunnya.
(Baca: PGN Lanjut Salurkan Gas Lapangan Kepodang Bulan Depan)