Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta pemerintah daerah (Pemda) agar menyisihkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai sambungan listrik masyarakat yang kurang mampu. Menurutnya, masih ada sekitar 1,2 juta rumah tangga yang tak mampu membayar biaya sambungan listrik baru.
"Tolong Kepala Dinas ESDM, berita tahu guberurnya, juga bupati atau walikota, kalau ada disisihkan dari APBD untuk mendukung biaya sambung listrik," kata Jonan ketika memberikan sambutan dalam acara Diseminasi RUPTL PLN 2019-2028 di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (18/3).
Dia mengatakan pemerintah telah berupaya untuk membantu sambungan listrik baru tersebut. Seperti PLN yang sudah menurunkan biaya sambung listrik untuk pelanggan 450 VA menjadi hanya Rp 500 ribu. Namun, nyatanya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk menyisihkan dana untuk membiayai pemasangan listrik sebesar Rp 500 ribu per rumah tangga.
Tidak hanya itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya pun sudah banyak melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk membantu sambungan listrik secara gratis. Bahkan, Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) juga sudah menyediakan Rp 6 triliun tahun ini untuk sambungan listrik.
(Baca: Masih Ada 1 Juta Lebih Rumah Tangga yang Belum Teraliri Listrik)
Upaya pemerintah dalam membantu pemasangan listrik tersebut merupakan salah satu cara untuk mengejar rasio elektrifikasi tahun ini sebesar 99,9%. Tahun lalu, rasio elektrifikasi rumah tangga sudah mencapai 98,3%. Jonan memuji kinerja semua pihak terkait raihan tahun lalu tersebut karena dalam 4 tahun terakhir, rasio elektrifikasi meningkat hingga 14%.
"Tantangannya adalah daya beli masyarakat, sebagian belum mampu untuk membayar biaya sambung. Kita akan berusaha penuhi rasio elektrifikasi 99,9%. Tantangannya adalah (bagaimana agar) tetap terjangkau," kata Jonan
Data Kementerian ESDM mencatat, selama 2018 Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi yang tingkat elektrifikasinya paling rendah, yakni 61,90%. Daerah Indonesia Timur lainnya, rasio tersebut sudah mencapai di atas 90%. Di Papua sudah 90,47%, Papua Barat 99,99%, Maluku Utara 99,99%, Maluku 90,28%.
Elektrifikasi di Sulawesi pun tercatat sudah di atas 90%, kecuali Gorontalo 87,76%, dan Sulawesi Utara 89,58%. Akan tetapi, Sulawesi Utara 96,98%, Sulawesi Tengah 91,52%, Sulawesi Barat 99,99%, Sulawesi Selatan 99,99%.
Kemudian, Nusa Tenggara Barat (NTB) 89,10%, Bali 99,99%, Kalimantan Utara 84,30%, Kalimantan Timur, 99,99%, Kalimantan Barat 87,28%, Kalimantan Tengah 84,27%, Kalimantan Selatan 95,96%. Sedangkan, wilayah Jawa Timur 93,78%, DI Yogyakarta 99,99%, Jawa Tengah 98,38%, Jawa Barat 99,99%, Banten 99,99%, Jakarta 99,99%.
Sementara itu, wilayah Lampung 95,78%, Sumatera Selatan 91,38%, Bangka Belitung 99,99%, Bengkulu 99,76%, Jambi 97,39%, Sumatera Barat 91,83%, Riau 99,00%, Kepulauan Riau 88,47%, Sumatera Utara 99,99%, Aceh 99,18%.
(Baca: PLTU Cilacap Beroperasi, PLN Siap Tambah 600 ribu Pelanggan)