Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tergabung dalam Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mendukung rencana pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Penurunan ini seiring rendahnya harga minyak dunia.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) III Hiswana migas Juan Tarigan menilai langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut tentunya sudah melalui pertimbangan dan kajian yang matang demi masyarakat indonesia. "Hiswana Migas khususnya wilayah Jawa Barat, DKI dan banten sangat mendukung," kata dia kepada Katadata.co.id, Jumat (23/11).
Menurut Juan, penurunan harga BBM tidak akan berdampak signifikan bagi bisnis pengusaha SPBU. Mereka sudah memiliki perhitungan mengenai margin.
Namun sebelum menurunkan harga BBM, pemerintah perlu melakukan sosialisasi ke pengusaha SPBU atau masyarakat. "Jangan mendadak," kata dia.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pembinaan Usaha Hilir Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan akan memanggil badan usaha penjual BBM nonsubsidi dalam waktu dekat ini. Sayang ia tidak mau merinci jadwalnya. "Secepatnya," kata dia.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan badan usaha yang akan dipanggil di antaranya PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia dan PT Total Indonesia. "Kalau harga minyak turun, harus turun," kata dia di Jakarta, Rabu (21/11).
Namun, besaran penurunan belum ditentukan. Kementerian ESDM masih menghitung berapa besaran penurunan harga BBM nonsubsidi.
(Baca: Kementerian ESDM Minta Pertamina dan Dua SPBU Asing Turunkan Harga BBM)
Mengacu Bloomberg, Jumat (23/11), harga minyak Brent untuk kontrak Januari 2019 sebesar US$ 61,98 per barel. Sementara harga West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak Januari 2019 sebesar US$ 53,33 per barel.