PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) meminta Penyertaan Modal Negara (PNM) sebesar Rp 15 triliun untuk Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Dana ini untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah.
Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Imam Apriyanto Putro mengatakan usulan PMN itu sudah disampaikan ke Menteri Keuangan, Maret 2018. “Mengusulkan PNM untuk diberikan ke PLN sebesar Rp 15 triliun," kata dia dikutip dari akun twitter WikiDPR 2, Rabu (11/7).
PLN akan menggunakan dana itu, salah satunya untuk membangun infrastruktur listrik desa. "Suntikan modal akan digunakan untuk belanja modal dalam proyek sektor pembangkit transmisi dan distribusi termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa," ujar Direktur Utama, Sofyan Basir.
Perinciannya, untuk regional Sumatera ada Rp 459 miliar untuk pembangkit, Rp 5,181 triliun bangun transmisi, Rp 592 miliar gardu induk, Rp 3,172 triliun listrik desa (lisdes) dan Rp 2,663 triliun nonlisdes. Untuk Jawa Bagian Barat Rp 166 miliar untuk transisi, Rp 221 miliar untuk gardu induk, Rp 108 miliar untuk lisdes.
Jawa Bagian Tengah Rp 871 miliar untuk transmisi, Rp 1,862 triliun gardu induk, Rp 650 miliar, Rp 145 miliar. Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara (JTBN) Rp 20 miliar membangun pembangkit, Rp 20 miliar transmisi, gardu induk Rp 241 miliar, Rp 1,737 miliar, lisdes Rp 1,241 triliun.
Di Kalimantan Rp 405 miliar untuk pembangkit, gardu induk Rp 52 miliar, nonlisdes Rp 187 miliar, lisdes Rp 30 miliar. Sulawesi untuk bangun gardu induk membutuhkan Rp 371 miliar, Rp 1,812 triliun. Maluku dan Papua Rp 1,693 triliun, lisdes Rp 2,057 triliun.
(Baca: Konsumsi Listrik Masih di Bawah Target PLN)
Dengan program itu harapannya bisa mendukung kedaulatan energi. Kemudian menambah jumlah pelanggan PLN dan mendukung program infrastruktur kelistrikan 35.000 MW.