Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjanjikan aturan pajak mengenai kontrak gross split akan terbit dalam waktu dekat. Aturan ini penting bagi investor untuk menghitung keekonomian proyek.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengakui sampai saat ini memang belum ada peraturan yang mengatur secara khusus pajak di dalam kontrak gross split. Yang berlaku kini hanya Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010. Aturan yang sedang direvisi itupun cuma untuk kontrak bagi hasil konvensional.
(Baca: Pemerintah Beri Insentif Melalui Revisi Aturan Cost Recovery)
Padahal skema gross split dan kontrak bagi hasil konvensional berbeda. Perbedaannya adalah skema baru ini tidak ada lagi penggantian biaya operasional (cost recovery). Hal ini membuat investor was-was menerapkan sistem tersebut.
Untuk itu menurut Arcandra perlu aturan baru untuk mengatur pajak gross split. "Daripada abu-abu, makanya kami clear-kan hitam di atas putih sekarang dengan membikin PP pajak gross split," ujar dia di Kementerian ESDM, Kamis (21/6).
(Baca: Kontraktor Migas Minta Pemerintah Bikin Aturan Pajak Gross Split)
Saat ini draf aturan itu sudah dibahas dengan Kementerian Keuangan dan hampir selesai. Targetnya bisa selesai dalam waktu dekat dan terbit setelah hari raya Lebaran.
Pajak Penghasilan (PPH) Migas 2000-2017
Arcandra optimis aturan perpajakan ini bisa membuat lelang wilayah kerja migas tahun ini yang menggunakan skema gross split bisa lebih menarik. Sebab pemerintah telah memberikan kepastian kepada investor.”Harapan kami seperti itu, karena ini salah satu yang dinanti mereka," ujar dia.
Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan aturan itu memang bisa mempengaruhi animo investor mengikuti lelang blok migas tahun ini. Alasannya investor butuh kepastian untuk menghitung untung rugi berinvestasi di Indonesia.
(Baca: Investor Migas Ragu Pakai Skema Gross Split Tanpa Kejelasan Pajak)
Jika aturan tersebut bisa terbit sebelum lelang berakhir, investor bisa menghitung keekonomiannya lebih mudah. “Takutnya orang mau hitung kan ragu, kalau ada aturan pajak hitungannya jadi jelas,” kata Marjolijn usai bertemu dengan Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (21/6).