(Baca: Luhut Mengusung Inalum untuk Ambil Alih Tambang Freeport)
"Kalau (programnya) feasible kan tidak masalah (pendanaannya)," ujar Winardi. Yang jelas, dirinya mengatakan, jangan sampai realisasi pembelian saham Freeport ini menggunakan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menekankan, pemerintah siap menghadapi ancaman Freeport Indonesia yang berencana membawa masalah perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ke arbitrase internasional. Bila menang di arbitrase, pemerintah akan mengambil alih tambang emas dan tembaga kelolaan Freeport di Grasberg, Papua.
Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian BUMN bisa menunjuk perusahaan tambang pelat merah seperti PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) alias Inalum untuk mengelola tambang tersebut. "Pemerintah bisa, ada Inalum, tergantung Menteri BUMN (Rini Soemarno). Tapi sudah di-exercise," kata dia usai rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/2).
(Baca: Divestasi Saham Perusahaan Tambang Buka Peluang Korupsi Pejabat)
Bisa saja Inalum tak mengelola tambang tersebut sendirian, melainkan bersama perusahaan lain dalam suatu konsorsium. Pemerintah yakin perusahaan pelat merah bisa mengelola tambang Freeport lantaran bukan tambang baru (greenfield) sehingga biaya operasionalnya lebih murah ketimbang yang sudah diolah (brownfield).
Meski siap mengambil alih tambang Freeport, Luhut menyatakan pemerintah masih melakukan proses negosiasi dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. “Saya kira, sekarang semua masih berjalan baik,” katanya.