PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mencanangkan program Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nasional. Program ini akan berfokus pada pembangunan PLTU dengan menggunakan bahan bakar kalori rendah dan menggunakan produk dalam negeri.
Direktur Pengadaan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Supangkat Iwan Santoso mengatakan PLTU Nasional merupakan upaya PLN meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pada proyek listrik. Program ini akan memaksimalkan produk-produk buatan industri dalam negeri dan melibatkan kontraktor nasional. (Baca: Porsi Komponen Lokal PLN Akan Dikerek Hingga 40 Persen)
"Bayangkan, jika 50 persen saja pembangkit skala menengah dan kecil menggunakan produk dalam negeri sudah bisa menghidupkan lebih dari 200 perusahaan BUMN dan Swasta, berapa besar pertumbuhan ekonomi secara langsung yang dihasilkan dari program PLTU Nasional ini," ujar Iwan disela acara pembukaan Hari Listrik Nasional, di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, Rabu (28/9).
Berdasarkan data PLN yang mengacu pada Kementerian Perindustrian, hampir seluruh barang dan jasa untuk pembangunan PLTU sudah ada di dalam negeri. Hanya ada beberapa komponen, seperti generator dan turbin yang masih harus diimpor.
Iwan menghitung, jika 50 persen komponen pembangkit skala menengah dan kecil tersebut dibuat di dalam negeri, secara langsung akan menggerakkan lebih dari 190 perusahaan swasta dan 14 BUMN Strategis. Apalagi saat ini utilisasi 14 BUMN strategis tersebut masih rendah.
Saat ini terdapat 201 unit PLTU skala kecil dan menengah dengan total kapasitas 6,55 gigawatt (GW). Pembangkit ini terdiri dari 30 unit berkapasitas 100 megawatt (MW), 37 unit 50 MW, 37 unit 25 MW dan 72 unit di bawah 25 MW. Nilai investasi dari seluruh PLTU ini lebih dari Rp 150 triliun. (Baca: Pemerintah Pertanyakan Kemampuan Pendanaan PLN Bangun Pembangkit)
PLN berencana mengarahkan PLTU berkapasitas menengah ke bawah, untuk menjadi PLTU Nasional dengan TKDN di atas 50 persen. Rencananya PLTU Nasional pertama yang akan dibangun, adalah PLTU Madura dan PLTU Tarahan masing-masing kapasitas 2x100 MW, serta PLTU Boroko berkapasitas 2x50 MW di Sulawesi Utara.
Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan TKDN yang mencapai 50 persen ini memang hanya difokuskan kepada pembangkit dengan skala 100 MW ke bawah. Dia memastikan industri pendukung sudah siap untuk memasok semua kebutuhan pembangkit ini.
"Sudah banyak yang bisa dibikin, seperti transformers dan boiler. Apa lagi, steel structure dibikin di sini (dalam negeri)," ujarnya.
Program PLTU Nasional ini akan berjalan beriringan dengan proyek listrik 35 GW. Iwan mengatakan proyek 35 GW juga memiliki dampak yang luas bagi pengembangan perekonomian Nasional. Selain mendorong pertumbuhan industri dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai informasi, Program Ketenagalistrikan 35 GW mencakup pembangunan pembangkit dengan total kapasitas 35 GW, 46 ribu kilometer sirkuit transmisi dan 108 GW gardu induk. Pembangunan jaringan distribusi, transmisi, dan gardu induk sebagian besar telah menggunakan komponen dan kontraktor dalam negeri. Secara keseluruhan target TKDN untuk semua proyek ini sebesar 40 persen.
Meski dengan TKDN yang belum maksimal, dengan adanya Program 35 GW dan PLTU Nasional, akan berdampak langsung bagi perekonomian sejak mulai pembangunanya. Sehingga bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (Baca: Bank Asing Diduga Suap Pejabat Indonesia untuk Proyek Listrik)