KATADATA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini meresmikan pengoperasian kapal pembangkit tenaga listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP). Peresmian tersebut dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pembangkit listrik terapung ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah listrik di beberapa daerah Indonesia.
Jokowi mengaku setiap berkunjung ke daerah-daerah, banyak yang mengeluhkan adanya pemadaman listrik. Kapal pembangkit listrik itu kata dia bisa sebagai jalan keluar jangka pendek, sambil menunggu selesainya program listrik 35 ribu megawatt.
“Selain program 35 ribu megawatt, dibutuhkan program yang cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan ini pembangkit listrik MVPP saya resmikan,” kata Jokowi, saat meresmikan kapal tersebut, Selasa (8/12). Dalam peresmian ini Jokowi didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir. (Baca: Tiga Pembangkit Panas Bumi Beroperasi Tahun Depan)
Sofyan Basir mengatakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memesan lima unit pembangkit listrik terapung tersebut dari Turki. Hanya saja, baru satu unit kapal bernama Karadeniz Powership Zeynep yang sudah datang. Empat lainnya akan datang secara bertahap.
Karadeniz dibuat oleh Karpowership, dengan kapasitas 120 megawatt (MW). Kapal pertama akan ditempatkan di Amurang, Sulawesi Utara. Empat kapal lainnya juga akan ditempatkan ke beberapa titik dengan kapasitas yang berbeda. Kapal kedua berkapasitas 240 MW akan dikirim ke Sumatera Utara. Tiga kapal lainnya dikirim Kupang, Ambon dan Lombok kapasitas masing-masing sebesar 60 MW. (Baca: Krisis Listrik di Sumut, Rini Minta 210 MW dari Inalum)
Pada saat pengoperasian awal, pembangkit terapung ini menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Setelah itu bahan bakarnya akan dikonversi menjadi gas. Kapal-kapal ini akan beroperasi di Indonesia selama lima tahun. PLN akan membeli listrik dari kapal ini dengan harga Rp 1.700 - Rp 1.800 per kilowatt jam (kWh). Dengan begitu PLN mengklaim ada efisiensi sebesar Rp 350 miliar per tahun dibanding menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Sofyan mengatakan pengadaan kelima kapal tersebut dilakukan melalui tender terbuka. Tender tersebut diikuti 29 perusahaan. Dari 29 perusahan tersebut hanya dua yang dinyatakan sesuai dengan kriteria. “Tapi yang satu, mesinnya sudah lama dan juga sewa dari perusahaan lain, jadi terpilih yang ini,” ujar dia. (Baca: Dua Aturan Ini Bikin Galangan Kapal Nasional Sulit Bersaing)
Jokowi berharap kedepannya, kapal seperti ini bisa dibangun di Indonesia. Tidak perlu yang kapasitasnya besar, cukup dengan 40 MW. BUMN bisa saling bekerjasama mendukung pendanaan untuk membangun kapal tersebut. “Karena negara kita kepulauan, saya kira MVPP ini yang bisa bergerak ke satu pulau ke pulau lain. Ini yang paling tepat untuk Indonesia,” ujar Jokowi. (Baca: BUMN Batal Garap Bendungan dan Pembangkit Listrik)