BUMN Batal Garap Bendungan dan Pembangkit Listrik
KATADATA - Sebelum terlaksana, rencana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun bendungan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air kandas di tengah jalan. Direktur Irigasi dan Pengairan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Donny Azdan mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat tidak setuju atas program tersebut dan meminta pemerintah fokus mengalokasikan Penyertaan Modal Negara ke infrastruktur transportasi.
Menurut Donny, rencana penugasan BUMN sebagai motor pembangunan infrastruktur tersebut berpijak pada rendahnya kontribusi PLTA dalam komposisi pembangkit listrik, yakni hanya 6 persen. Apalagi, secara operasional pemanfaatan PLTA terhitung murah walaupun investasinya besar dan memakan waktu lama. “Kami mengusulkan, ternyata fokus teman-teman DPR agar penyaluran PMN untuk transportasi dan jalan tol,” kata Donny saat ditemui di Gedung PLN, Jakarta, Rabu, 25 November 2015.
Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S. Priatna memang pernah meminta agar BUMN membangun proyek bendungan. Agar perusahan-perusahaan negara ini mendapat keuntungan maka setiap waduk dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air. Hal ini, kata Dedy, juga salah satu cara untuk menyiasati proyek bendungan yang nilai keekonomiannya kurang. (Baca juga: Pembangkit dan Gardu Terbatas, Sebelas Daerah Defisit Listrik).
Namun, dengan perkembangan terakhir tersebut, pemerintah akan memfokuskan pembangunan PLTA dari sumber-sumber lain seperti pemanfaatan waduk yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini dirasa akan menghemat biaya investasi PLN. Perusahaan pelat merah itu diminta memanfaatan waduk dan bendungan yang milik Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam waktu dekat, akan ada perjanjian kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar PLN segera menggunakan beberapa waduk dan bendungan tersebut sebagai sumber listrik baru. “Sedang dibahas Biro Hukum ESDM dan Pekerjaan Umum. Kami dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menjadi sekretariatnya,” ujar Donny.
Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono membenarkan pernyataan Donny. Selain melibatkan PLN, Basuki juga membuka kesempatan bagi swasta agar membangun pembangkit listrik di waduk milik Kementerian. Nantinya, PLN akan membeli listrik dari swasta. “Kalau tidak PLN, kami prioritaskan swasta terlebih dahulu,” kata Basuki. (Baca pula: Presiden Minta Menteri dan Menko Cari Solusi Megaproyek Listrik).
Program ini juga bagian dari langkah pemerintah untuk merealisasikan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Basuki telah mengundang PLN dan swasta untuk membangun PLTA di 18 bendungan dan waduk yang ada dalam penguasaan Kementerian. Bila sukses, hal ini akan menjadi sumber listrik alternatif yang ekonomis.
Beberapa bendungan dan waduk tersebut antara lain Jatigede, Jawa Barat; Lodoyo, Jawa Timur; Berjaya, Riau; serta Jatibarang, Jawa Tengah. Hanya, Basuki belum mengetahui secara rinci berapa daya listrik yang dapat dihasilkan pembangkit tersebut. “Kami gunakan bendungan dan waduk existing yang siap dibangun,” ujarnya.
