Ridwan Kamil Lobi Ahok dan Nicke Minta Ladang Minyak untuk Daerah
Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) terus mengupayakan supaya ladang-ladang minyak marjinal yang dikelola Pertamina dapat diserahkan ke daerah. Mengingat lapangan tersebut sudah tak ekonomis bagi perusahaan migas pelat merah.
Ketua ADPMET Ridwan Kamil menyatakan telah menemui Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Dia menyampaikan Ahok mendukung usulan tersebut. "Saya sudah ketemu dengan Pak Ahok dan sudah mendukung," kata Ridwan dalam diskusi Kebijakan dan Penerapan Participating Interest 10% Hulu Migas, Kamis (25/11).
Ridwan juga sudah menemui Nicke yang merespons permintaan ladang minyak marjinal dapat dikelola daerah. "Bu Nicke itu menyampaikan beliau sangat paham bahwa ladang ladang marjinal itu tidak lagi efektif dan efisien,"
Meski demikian, Ridwan mengatakan pengalihan ladang minyak tersebut berdasarkan penuturan Nicke tidak serta merta dapat dilakukan sepenuhnya 100%. Pertamina harus tetap ada hak pengelolaan sebagai aset nya.
"Pertamina sudah mau, mudah-mudahan Kementerian ESDM memfasilitasi dengan semangat daerah bisa dimaksimalkan," ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan jika dalam hitungan 10 hingga 20 tahun ke depan fossil fuel akan sunset. Karena itu, dia mendorong semua daerah di Indonesia menyiapkan transformasi menuju ke arah energi baru terbarukan (EBT). Apalagi Indonesia diberkahi dengan potensi sumber EBT yang cukup melimpah.
"Makanya, pada 2050 kalau politiknya mau menurut penelitian Universitas Stanford di Amerika, bisa 100% EBT dan tentunya itu bisa kita sambut dengan baik," ujarnya.
Ridwan Kamil juga pernah mengutarakan usulan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VII beberapa waktu lalu. Menurut dia ladang minyak tersebut menjadi bermanfaat jika dapat dikelola dengan baik oleh daerah.
Meskipun nilainya sangat kecil bagi Pertamina, tetapi bagi daerah cukup besar untuk mendukung kesejahteraan warga sekitar.
"Padahal buat kami, receh-receh puluhan, ratusan miliar buat bangun puskesmas, sekolah dan aspal jalan itu luar biasa," katannya.
Ridwan mengatakan potensi pendapatan dari pengelolaan ladang kecil tersebut menjadi hilang karena menggunakan pola pikir korporasi. Berbeda dengan daerah, korporasi ladang minyak tak tertarik menggarap skala-skala kecil sehingga lebih baik diserahkan ke daerah.
Untuk itu, Gubernur Jawa Barat ini berharap supaya Komisi VII dapat mendukung upaya daerah dalam mengelola lapangan-lapangan tersebut.