DPR Dukung Larangan Ekspor Batu Bara, Beri Sanksi Tegas Pelanggar DMO

Komisi VII DPR mendukung langkah pemerintah melarang ekspor batu bara sebagai sanksi tegas terhadap perusahaan tambang yang tidak memenuhi komitmen kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) untuk sektor kelistrikan umum.

Dukungan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno yang juga menyatakan bahwa sanksi tegas harus diberikan kepada perusahaan tambang yang masih sembunyi-sembunyi melakukan ekspor.

"Komisi VII mendukung larangan sementara ekspor batubara karena wajib mendahulukan kepentingan nasional agar pasokan listrik tersedia," ujarnya kepada Katadata.co.id, Rabu (5/1).

Dia menambahkan bahwa larangan ekspor batu bara harus menjadi katalisator untuk melakukan diversifikasi sumber energi dari fosil ke energi terbarukan dan energi transisi seperti gas supaya tidak ada ketergantungan kepada energi fosil. "Sehingga cita-cita kemandirian energi nasional bisa terealisir," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendesak agar Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PLN segera bertindak mencari solusi terbaik terkait masalah pasokan batu bara dalam negeri. Pemerintah kemudian mengatur mekanisme DMO yang tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun.

Menurutnya perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dapat diberikan sanksi. Bahkan tak cukup hanya larangan izin ekspor, kalau perlu hingga pencabutan izin usaha.

"Saya minta Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan PLN dan industri dalam negeri," ujar dia seperti dikutip melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/1).

Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kejaksaan Agung, dan BPKP menggelar rapat bersama kemudian menggelar rapat bersama pada Senin (3/1) malam.