Rencana untuk mengimplementasikan skema subsidi tertutup Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) tahun ini dinilai sangat sulit, meskipun pemerintah telah melakukan pilot project di beberapa daerah pada tiga tahun terakhir.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa implementasi dari skema subsidi LPG 3 kg secara tertutup sangat berat untuk diterapkan. Mengingat penerapan skema subsidi terbuka sudah menjadi kebiasaan selama belasan tahun.
"Berat sangat berat. Pemerintah sudah tiga tahun terakhir ini lakukan pilot project," ujarnya dalam acara Energy Corner, Senin (14/3).
Penerapan subsidi tertutup juga masih menunggu kesiapan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, diperlukan juga teknologi berupa finger print atau sidik jari dan biometrik melalui retina mata agar penerima subsidi ini tepat sasaran.
"Kalau sudah sempurna gak cukup di DTKS tapi juga finger print. Mau beli, hanya finger print sesuai yang berhak," katanya.
Sementara, Kepala Pusat Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Abdurahman mengatakan berdasarkan data, sebanyak 92% rumah tangga masih menggunakan LPG 3 Kg. Sehingga perlu adanya reformasi subsidi.
Meski demikian, reformasi subsidi LPG 3 Kg dari yang saat ini terbuka menjadi tertutup perlu dilakukan secara hati-hati. Terutama melalui penyempurnaan DTKS.
"Jadi dengan adanya penyempurnaan DTKS jadi modal baik penyempurnaan skema LPG ke sistem tertutup dan pemerintah sedang lakukan piloting dan ini akan dievaluasi terus menerus dan penyempurnaan mengenai skema ini," ujarnya.
Kementerian ESDM sebelumnya menyampaikan bahwa implementasi dari skema subsidi LPG 3 kg secara tertutup menunggu keputusan Presiden Joko Widodo. Saat ini penyaluran subsidi tertutup LPG 3 kg sudah mulai diujicobakan di beberapa kota di Indonesia.
Adapun uji coba dilakukan dengan menggunakan teknologi Biometrik dan QRIS di bawah koordinasi Bappenas. Selain itu, Pertamina juga akan melakukan uji coba ini melalui aplikasi My Pertamina.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih mengatakan uji coba penyaluran subsidi tertutup sudah berjalan. Namun saat ini Kementerian ESDM masih menunggu keputusan Presiden untuk menerapkan skema ini secara nasional.
"Kami menunggu keputusan Presiden apakah akan diterapkan subsidi tepat sasaran ini karena konsekuensi penyaluran tepat sasaran adalah kenaikan harga LPG 3 kg," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (19/1).