Atasi Kelebihan Pasokan Listrik, PLN Batalkan COD Pembangkit 1,4 GW
PLN telah membatalkan perjanjian pembelian tenaga listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) sebesar 1,4 giga watt (GW) dari pembangkit listrik milik produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) di tengah isu kelebihan pasokan 6,7 GW pada tahun ini.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan proses pembatalan pembelian listrik itu berjalan alot. PLN berhasil membatalkan PPA yang telah disepakati pada tahun sebelumnya. Darmawan menyebut langkah ini juga sebagai cara perusahaan untuk mempercepat transisi energi.
"Kami batalkan kontrak PPA 1,4 GW dengan negosiasi yang alot dan sejumlah risiko," kata Darmawan dalam diskusi daring bertajuk 'Menapak Peta Jalan Pemanfaatan Kendaraan Listrik Nasional' pada Selasa (11/10).
Lebih lanjut, kata Darmawan, PLN sebelumnya juga berupaya membatalkan PPA pada tahun 2000. Namun sayang, upaya pembatalan pembelian listrik dari IPP berujung pada kerugian yang berasal dari denda dan biaya hukum atau legal fee masing-masing US$ 380 juta dan US$ 25 juta.
"Tahun 2000 PPA-nya dengan Amerika Serikat. Saat itu pembangkitnya belum ada dan PLN batalkan pembangkit tersebut. Di pengadilan di New York PLN kalah," ujar Darmawan.
Darmawan menyebut jumlah permintaan seterum dari sektor ketenagalistrikan berada di angka 256 Terra Watt hour (TWh). Angka ini disebut makin melonjak hingga 1.800 TWh pada 2060. Kenaikan jumlah permintaan listrik juga dibarengi dengan meroketnya produksi emisi gas rumah kaca.
Pada hari ini, Darmawan menyebut jumlah emisi dari sektor ketenagalistrikan sebanyak 240 juta ton CO2 dan bakal melesat menjadi 920 juta ton CO2 pada 2060. "Ini tidak bisa biarkan itu terjadi. kita sudh deklaasi nol ton emisi pada 2060," ucapnya.
Upaya mengikis emisi gas rumah kaca dilakukan dengan pensiun dini PLTU. Menurut Darmawan, PLN akan menyetop produksi listrik PLTU 5 GW sebelum tahun 2030. Selain untuk menurukan emisi, langkah ini juga ditujukan untuk memberikan ruang kepada sumber listrik dari energi baru dan terbarukan.
"Ada program 5 GW pensiun dini sebelum 2030, ada 5 GW tambahan setelah 2030," tuturnya. "Hampir 2 GW pembangkit batu bara kami hapus dan kami ganti dengan pembangkit gas."
Adapun saat ini PLN mengalami kelebihan suplai listrik yang cukup besar. Darmawan menjelaskan, di Jawa dalam satu tahun ke depan akan masuk 6800 Mega Watt (MW). Sementara penambahan permintaan hanya 800 MW. Pasokan energi berlebih ini datang dari sumber listrik batu bara, gas, termasuk EBT yang diproduksi secara domestik.
"Di Sumatera, selama 3 tahun sampai 2025, penambahan permintaan listrik 1,5 GW. Sedangkan penambahan kapasitas 5 GW. Di kalimantan dan Sulawesi bagian selatan juga mengalami itu," ujar Damawan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu, Rabu (15/6).