Diisukan Batal, PLN Masih Lanjutkan Program Konversi Kompor Listrik
PLN mengaku terus menjalankan program kompor listrik sebagai upaya penyediaan energi bersih dan elektrifikasi di sektor rumah tangga. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan program ini merupakan aksi korporasi yang tak terikat dengan program pemerintah.
"Kami terus menjalankan program kompor listrik tetapi bukan dalam kerangka untuk subsidi kompensasi. Jadi ini soft selling kepada pelanggan kami dengan kapasitas terpasang yang non subsidi," kata Darmawan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Senin (28/11).
Dia menyatakan, penggunaan kompor listrik dinilai lebih hemat ketimbang penggunaan gas elpiji non subsidi. Secara hitung-hitungan, harga LPG Bright dijual di angka Rp 18.000 per kilo gram (kg). Sementara penggunaan kompor listrik berada di kisaran Rp 11.700 hingga Rp 12.000 per kg listrik ekuivalen.
"Tetapi dibandingkan LPG 3 kg subisdi yang biaya di pasar Rp 18.000 per 3 kg, tentu saja penggunaan kompor listrik lebih mahal dua kali lipat. Dari Rp 6.000 ke Rp 12.000," ujarnya.
Guna mendukung pelaksanaan program elektrifikasi itu, PLN terus membuka lelang kepada perusahaan yang siap bekerja sama untuk menjadi penyuplai kompor listrik, dengan skala unit yang lebih kecil dari rencana kebutuhan ketika konversi masuk sebagai rencana program pemerintah pada Agustus-September.
"Kami akan meneruskan program itu dan ini bukan lagi program pemerintah tetapi aksi korporasi. Lelang terus berjalan dengan catatan skalanya kami perkecil seseuai dengan stok yang mereka siapkan," kata Darmawan.
Wacana pemerintah untuk melaksanakan elektrifikasi di sektor rumah tangga juga diperkuat oleh rencana untuk membagikan penanak nasi listrik atau rice cooker gratis sebagai upaya untuk meningkatkan konsumsi listrik rumah tangga.
Hingga September 2022, konsumsi listrik masih berada di angka 1.169 kilowatt jam (KWh) per kapita, masih jauh di bawah target tahun ini 1.268 KWh.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari, mengatakan optimalisasi serapan listrik di sektor rumah tangga akan diupayakan melalui Program Bantuan Penanak Nasi Listrik atau PBPNL yang saat ini masih menunggu regulasi sebagai dasar pelaksanaan.
Adapun target keluarga penerima manfaat (KPM) paket penanak nasi listrik adalah kelompok masyarakat rumah tangga dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA. Pemilihan target sasaran dihitung berdasarkan survey PLN yang menyatakan pelanggan 450 VA dan 900 VA mayoritas pengguna LPG 3 kg.
"Di luar daya 450 dan 900 VA validasi oleh Kepala Desa termasuk pengguna LPG 3 kg," ujar Ida saat menjadi pemicara di forum diskusi publik daring pada Jumat (25/11).
Melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Kementerian ESDM tahun anggaran 2023, pemerintah berencana menyalurkan 680.000 unit penanak nasi listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Ida menjelaskan, para KPM yang menjadi sasaran penyaluran penanak nasi listrik tidak perlu untuk menambah daya listrik.
"Kementerian ESDM juga tengan siapkan distribusi e-cooking dengan tujuan pemanfaatan energi bersih, peningkatan konsumsi dan penghematan biaya masak dengan nilai paket program Rp 500.000 per KPM," kata Ida.