Pemerintah Diminta Tak Jiplak Hilirisasi Nikel dalam Program Bauksit
Pemerintah sedang menyiapkan program hilirisasi bauksit. Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto, mendorong pemerintah agar program bauksit tak serta-merta menjiplak hilirisasi nikel yang berjalan.
Mulyanto menilai pemerintah terlalu banyak memberikan insentif dalam pelaksanaan hilirisasi nikel. Insentif yang sama bila diberikan pada program bauksit dapat menggerus penerimaan negara.
Pemerintah mengguyur program hilirisasi nikel dengan aneka insentif seperti pembebasan pajak PPh badan, PPN, serta bea keluar ekspor.
"Jangan sekedar menjiplak program hilirisasi nikel, agar program hilirisasi bauksit tidak setengah hati dan tidak menggerus potensi penerimaan negara, serta tidak didominasi oleh satu negara," kata Mulyanto dalam siaran pers yang dikutip pada Kamis (22/12).
Mulyanto beranggapan bahwa beragam insentif yang diberikan pemerintah untuk hilirisasi nikel tak sebanding karena hasil produk akhir yang kemudian diekspor hanyalah nickel pig iron (NPI) dan Feronikel dengan nilai kadar nikel yang rendah, yakni masing-masing di bawah 4% dan 7%.
"Ini kan produk dengan nilai tambah rendah beda-beda tipis saja dengan bijih nikel. Karenanya pemerintah harus merancang strategi dan pentahapan hilirisasi bauksit yang tepat," ujar Mulyanto.
Dia menilai proyek hilirisasi nikel memang meningkatkan nilai ekspor, tapi nilai ekspor tersebut minim penerimaan negara.
Sekitar 90% rantai pasok hilirisasi nikel dari sisi smelter maupun tujuan ekspor dikendalikan oleh Cina sebagai sosok tunggal. Apalagi dia menilai banyak kerja asing yang ditengarai yang menjadi buruh kasar. "Karenanya kesan bahwa hilirisasi nikel kita menjadi subordinat dari industrialisasi di Cina menjadi sangat kentara," katanya.
Mulyanto meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengevaluasi secara komprehensif hilirisasi nikel sebelum pemerintah beranjak ke program bauksit. Dia beranggapan hal ini penting dilakukan agar berbagai insentif baik fiskal maupun non fiskal yang digelontorkan pemerintah benar-benar efektif dan efisien, serta tidak menggerus potensi penerimaan keuangan negara secara berlebihan.
Hal serupa juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I). Mereka menilai kebijakan larangan ekspor bauksit tak bisa disamakan dengan proyek hilirisasi nikel.