Bebani Keuangan, Pengusaha Tambang Keberatan Kebijakan Parkir Devisa

Katadata / Wahyu Dwi Jayanto
Ilustrasi pertambangan.
13/1/2023, 11.25 WIB

Kendati demikian, dia berharap agar DHE perusahaan tambang tidak sepenuhnya diparkir di dalam negeri. Dia mengusulkan agar yang ditahan atau diendapkan di bank nasional sebatas 30% dan 70% diteruskan kepada pengusaha.

"Jadi kalau DHE diminta jadi rupiah semua, kami dua kali mengalami kerugian. Jual harus murah, beli harus tinggi, lalu ini selisihnya siapa yang tanggung," kata Djoko.

Sebelumnya, pemerintah bakal mengatur regulasi lama parkir DHE di dalam negeri untuk memperkuat devisa nasional agar siap menghadapi ancaman resesi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan fokus dalam revisi aturan DHE juga terkait perluasan cakupan sektor industri yang memproduksi barang ekspor.

Sejauh ini, pemerintah hanya mencatatkan devisa hasil ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Pembahasannya akan melibatkan para kementerian koordinator terkait, kementerian terkait, dan Bank Indonesia (BI).

"Kami akan melakukan perubahan, terutama menyangkut scoop-nya. Kalau aturan dari penyimpanan devisa dari sisi Indonesia dengan mata uang dari negara yang lain-lain, nanti kami bahas," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (12/1).

Halaman:
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu