PT SMI Ungkap Pensiun Dini PLTU Pelabuhan Ratu Masih Proses Uji Tuntas
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mengabarkan bahwa proses pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara Pelabuhan Ratu lewat skema akuisisi dari PLN ke PT Bukit Asam atau PTBA masih dalam tahap proses uji tuntas.
SMI menyampaikan bahwa proses uji tuntas yang berlangsung mengalami sejumlah manuver seperi rencana pembentukan usaha patungan hingga memasukan dukungan modal pemerintah melalui Kementerian Keuangan lewat skema Operator Investasi Pemerintah (OIP).
Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad, menjelaskan mekanisme OIP menjadi jalan untuk merealisasikan rencana pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu melalui penyaluran pendanaan lunak yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.
Edwin menyempaikan bahwa mekanisme serupa juga bakal diterapkan untuk memangkas waktu operasi PLTU Cirebon-1 yang saat ini dikelola oleh PT Cirebon Electric Power (CEP) selaku perusahaan pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).
"Penyertaan modal secara bersama-sama dari tiga pihak, PLN sebagai pemilik aset eksisting, dan PTBA dan PT SMI dan dukungan pernyertaan modal serta dukungan pembiayaan atau sisi hutangnya dari pemerintah dalam bentuk OIP pinjaman lunak," kata Edwin saat menjadi pembicara dalam diskusi daring bertajuk 'Prospek dan Tantangan Energy Transition Mechanism' pada Rabu (29/3).
Pemerintah resmi meluncurkan Mekanisme Transisi Energi (ETM) untuk mendanai upaya menuju penghentian PLTU batu bara dan membangun pembangkit energi terbarukan. Adapun PT SMI ditunjuk sebagai platform resmi ETM untuk menjembatani masuknya pembiayaan untuk transisi energi.
Edwin menambahkan, pihak terkait seperti PLN, PTBA dan SMI juga mengharapkan dukungan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lewat skema taksonomi transisi.
Menurut Edwin, pihaknya kini masih melakukan upaya Focus Group Discussion (FGD) bersama lembaga keuangan untuk mencapai kesepatan ihwal implementasi taksonomi transisi. "Taksonomi transisi ini agar lembaga keuangan dapat berpatisiapsi untuk melakukan pembiayaan kepada proyek pensiun dini PLTU," ujar Edwin.
PT PLN menargetkan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara Pelabuhan Ratu dapat terlaksana pada 2037 atau 8 tahun lebih cepat dari masa akhir operasi hingga 2045.
Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN, Hartanto Wibowo, menyampaikan bahwa para pemangku kebijakan kini masih berusaha memeroleh pendanaan yang murah untuk merealisasikan pensiun dini PLTU PLN berkapasitas 3 x 350 megawatt tersebut.
"PLTU Pelabuhan Ratu secara teknis akan berumur sampai 2045, kami sedang berupaya untuk memajukan sehingga PLTU itu hanya dioperasikan sampai 2037," kata Hartanto pada forum yang sama.
PLN kini masih menunggu regulasi yang mengatur penggunaan alokasi pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk program pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu. Pendanaan JETP menjadi altenatif bagi rencana pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu.
Lewat skema pendanaan tersebut, Indonesia mendapatkan peluang dana hibah, pinjaman lunak, dan pinjaman komersial bunga rendah di kisaran 3% untuk proyek transisi energi.
Adapun nilai PLTU pelabuhan Ratu ditaksir mencapai US$ 800 juta atau setara Rp 12 triliun dengan asumsi kurs Rp 15.097 per dolar AS. "Terkait dengan pensiun dini PLTU, salah satu hal yag menjadi kunci suksesnya adalah diperolehnya pendanaan murah. Itu tidak mudah, kami bekerja sama mengupayakan hal itu," ujar Hartanto.