Dua Bos Freeport Sambangi Istana, Bahas Larangan Ekspor Tembaga?
Presiden Joko Widodo memanggil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas kemarin, Rabu (12/4). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh CEO Freeport-McMoran Inc Richard C. Adkerson.
Secara sederhana, pertemuan tersebut membahas kondisi bisnis Freeport Indonesia, seperti produksi pertambangan dan perkembangan konstruksi smelter. Tony menyatakan fasilitas pemurnian tersebut akan mulai beroperasi pada Mei 2024.
"Rencananya Mei 2024 smelter mulai start dan akan run-up sampai akhir 2024. Konstruksi smelter bisa selesai tepat waktu atau paling enggak lebih cepat," kata Tony dalam sebuah rekaman suara, Rabu (12/4).
Tony mengatakan kondisi keamanan di fasilitas pemurnian Freeport Indonesia dan sekitarnya relatif aman. Menurutnya, hal tersebut berlaku di seluruh wilayah kerja Freeport Indonesia.
Sementara itu, Tony menyampaikan tujuan kunjungan Adkerson sebatas silaturahmi. Adapun, Tony menepis isu tujuan kedatangannya ke Istana Kepresidenan membaha relaksasi larangan ekspor tembaga yang mulai berlaku Juni 2023.
Sebagai informasi, pembangunan smelter oleh Freeport Indonesia sejalan dengan Undang-Undang No. 3-2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pada intinya, beleid tersebut mewajibkan perusahaan pertambangan membangun hilirisasi atau smelter di dalam negeri.
Walau demikian, Freeport Indonesia telah menggenggam rekomendasi ekspor konsentrat tembaga sebanyak 2,3 juta ton dari Kementerian ESDM hingga Juni 2023.
Keputusan itu merupakan timbal balik atas capaian pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter tembaga baru milik Freeport yang mencapai 54,5% sampai akhir Januari 2023.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif memperkirakan kebijakan larangan ekspor tembaga akan menyebabkan Freeport merugi US$ 8 miliar atau sekitar Rp 120 triliun per tahun dengan asumsi harga bijih tembaga senilai US$ 4,5 per pon.
Hal ini berpotensi merugikan negara mengingat negara menguasai 51% Freeport. Oleh karen yaitu Presiden Joko Widodo sedang menggodok cara untuk mengendalikan potensi kerugian Freeport akibat kebijakan larangan ekspor tembaga.
"Enggak spesifik relaksasi ekspor untuk Freeport, tapi hasil dari tambang Freeport dialihkan ke pengusaha lain dan diolah menjadi barang setengah jadi," kata Arifin di Istana Kepresidenan, Senin (3/4).