Dampak Sanksi Eropa, Zarubezhneft Bakal Lepas 50% Hak Kelola Blok Tuna
Perusahaan migas asal Rusia, Zarubezhneft lewat anak perusahaannya, ZN Asia Limited telah mendapatkan izin pengajuan buka data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai langkah awal untuk melepas 50% hak partisipasi di Blok Tuna.
SKK Migas mengabarkan saat ini Zarubezhneft masih dalam tahap mencari perusahaan yang bersedia untuk mengakuisisi hak partisipasi mereka di Blok Tuna. Hasil pengajuan buka data tersebut sudah dilirik oleh sejumlah perusahaan migas internasional maupun domestik yang berpotensi menggantikan Zarubezhneft di Blok Tuna.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi Suryodipuro, mengatakan bahwa Zarubezhneft masih menjadi salah satu pemegang hak kelola Blok Tuna bersama Premier Oil Tuna yang masing-masing menggenggam 50% hak partisipasi.
"Pelepasan PI ada proses yang harus berjalan. Sama seperti Shell yang melepas PI ke Pertamina di Blok Masela," kata Hudi lewat pesan singkat pada Senin (31/7).
Hudi menjelaskan, pengajuan buka data bakal dilanjutkan dengan negosiasi Business to Business (B to B) antara Zarubezhneft dengan calon pengganti potensial. "Sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan izin untuk melihat data-data tersebut.
Adapun rencana pengembangan Blok Tuna tahun ini kemungkinan tersendat. Hal ini lantaran sanksi Uni Eropa dan pemerintah Inggris terhadap Rusia yang ikut dirasakan oleh Zarubezhneft, perusahaan Rusia yang menjadi mitra Premier Oil Tuna BV, dalam mengembangkan lapangan tersebut.
Dalam pertemuan awal 2023 dengan SKK Migas, Harbour Energy - perusahaan induk Premier Oil Tuna BV - mengungkapkan bahwa rencana tersebut menghadapi pembatasan dari Uni Eropa dan Pemerintah Inggris. Sanksi tersebut merupakan respon atas invasi Rusia ke Ukraina sejak awal tahun lalu.
Di sisi lain, Kementerian ESDM juga tengah bersiap untuk mencari mitra pengganti untuk Premier Oil Tuna BV di Blok Tuna seiring pemberlakukan sanksi Uni Eropa dan Pemerintah Inggris terhadap Rusia. Sanksi tersebut berdampak pada rencana pengembangan atau plan of development (PoD) Blok Tuna tahun ini.
Rencana pengembangan Blok Tuna tahun ini kemungkinan tersendat lantaran Premier Oil mendapat sanksi lantaran bermitra dengan Zarubezhneft.
"Proyek ini akan terus jalan. Nanti kalau memang mencari kemitraan baru kita akan dorong itu karena memang progress-nya bagus," kata Arifin saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/3).
Arifin menambahkan, proyek bernilai investasi sebesar US$ 1,050 miliar atau setara Rp 16,35 triliun itu memiliki peran penting bagi produksi gas yang rencananya bakal diekspor ke Vietnam pada 2026 mendatang. Adapun potensi gas yang dihasilkan dari Blok Tuna berada di kisaran 100 hingga 150 million standard cubic feet per day (MMscfd).
Dengan berjalannya proyek ini, pemerintah akan mendapatkan gross revenue sebesar US$ 1,2 miliar atau setara dengan Rp 18,4 triliun.
Adapun kontraktor gross revenue sebesar US$ 773 juta atau setara dengan Rp 11,4 triliun dengan biaya cost recovery mencapai US$ 3,3 miliar. "Proyek ini akan jalan terus, masa kalau progresnya bagus kita stop," kata Arifin.