Bos Vale Ungkap Progres Divestasi Saham, Eksplorasi Tetap Berjalan

PT Vale Indonesia berharap agar pemerintah dapat memperpanjang Izin Usaha Pertambangan atau IUP perseroan dalam waktu dekat. Untuk diketahui, syarat perpanjangan IUP tersebut adalah divestasi saham Vale ke pemerintah setidaknya 11%.

Presiden Direktur Vale Indonesia Febriany Eddy menyampaikan proses divestasi tersebut masih berlangsung. Untuk diketahui, pelepasan kepemilikan saham tersebut selambatnya terjadi pada akhir 2024 atau setahun sebelum masa IUP Vale Indonesia habis pada Desember 2025.

"Kami upayakan yang terbaik supaya kami dapat kepercayaan dari pemerintah. Saat ini proses divestasi masih berjalan," katanya dalam Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2023 di Ballroom Kempinski, Jakarta, Selasa (26/9).

Walau demikian, kegiatan usaha perusahaan berkode emiten INCO ini masih berjalan normal. Febriany menyampaikan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan adalah eksplorasi tambang di salah satu kawasannya di Sulawesi Selatan, yakni Sorowako-Towuti.

Berdasarkan paparan Vale Indonesia, luas blok Sorowako-Towuti mencapai 70.566 hektare. Secara total, Vale Indonesia memiliki luas lahan tambang hingga 118.017 hektare.

Adapun, total cadangan nikel di seluruh kawasan tambang Vale Indonesia diperkirakan sejumlah 112,55 juta ton dengan kualitas 1,72%. Secara rinci, total cadangan terbukti senilai 65,68 juta ton, sedangkan yang terkira sekitar 46,87 juta ton.

Febriany menyampaikan kegiatan eksplorasi akan meningkatkan keyakinan keberadaan nikel di kawasan dan bauran kandungan. Maka dari itu, Febriany menekankan kegiatan eksplorasi merupakan bagian dari program kerja dan kewajiban perseroan.

"Di Sulawesi Selatan itu eksplorasi terbesar yang pernah kami lakukan. Saya enggak begitu ingat luas konsesi yang dieksplorasi, tapi eksplorasi bagian dari keberlanjutan perusahaan," ujar Febriany.

Di samping eksplorasi, Febriany mengatakan konstruksi smelter perseroan di Sulawesi Tengah terus berjalan. Menurutnya, bahan baku proses pembakaran smelter tersebut adalah gas bumi cair atau LNG di dekat lokasi pabrik.

Sebagai informasi, Smelter Bahodopi merupakan proyek kerja sama antara Vale dengan Taiyuan Iron & Steel Limited (TISCO) dan Shandong Xinhai Technology. Pabrik pengolahan bijih nikel ini nantinya akan menerima suplai bahan baku dari tambang Vale yang berlokasi di Kecamatan Bungku Timur, Morowali.

Proyek smelter dengan nilai investasi sekitar Rp 37 triliun itu sanggup mengolah 73.000 metrik ton nikel per tahun. Smelter ini diprediksi membutuhkan LNG sebanyak 22 juta British Thermal Unit (mmBtu) per tahun yang menghasilkan daya 500 megawatt (MW) untuk memenuhi 28% kebutuhan listrik smelter.

Adapun, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan total saham yang akan dilepas oleh Vale Indonesia adalah 14%. Secara rinci, seluruh saham tersebut akan dilepas ke PT Mining Industry Indonesia atau MIND ID.

Pasal 169 B Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) mengatur divestasi saham ke pemerintah adalah syarat perpanjangan IUPK Vale. Divestasi tersebut selambatnya dilakukan setahun sebelum masa kontrak akhir, yakni pada Desember 2025.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan penyelesaian divestasi lanjutan Vale telah dibahas secara mendalam saat dirinya melangsungkan pertemuan dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada Senin, 31 Juli lalu.

Dia mengatakan, negosiasi divestasi saham Vale tengah masuk ke dalam pembahasan antara MIND ID sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dengan Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining sebagai dua pemegang saham mayoritas Vale.

Arifin mengatakan, pemerintah menargetkan divestasi tambahan 14% saham Vale ke MIND ID dapat rampung maksimal tahun ini. Menurutnya, komposisi 14% saham tersebut akan diambil dari pembagian saham VCL dan Sumitomo Metal Mining.

Pembahasan itu juga bakal menegosiasikan besaran harga saham divestasi, dan terkait konsolidasi keuangan. "Divestasi Vale saat ini finishing, sudah masuk tahap B to B. (Soal konsolidasi keuangan) juga B to B, dibahas dalam mekanisme manajemen internal," kata Arifin di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat (4/8).