Kementerian ESDM menanggapi perihal kabar kembali berjalannya program konversi kompor listrik. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan belum ada rencana mengenai program tersebut.
“Belum terpikirkan, ini (rice cooker) saja dulu,” kata Jisman saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Kamis (18/1). “Kemarin kan baru ada percontohan kompor listrik induksi yang ada di Bali, itu nanti kami evaluasi dulu”.
Jisman mengatakan dalam uji coba kompor listrik induksi sebelumnya terdapat kendala. “Kemarin itu ada kendala, alat masaknya sendiri kan harus khusus. Tidak sembarangan.,” ucap Jisman.
Menurutnya jika program ini terlaksana maka tidak akan ada insentif yang diberikan. “Kami mengimbau saja, tidak perlu diberikan insentif jika sudah golongan menengah ke atas Kesadaran saja gitu, mungkin dengan menggunakan kompor induksi itu dia kan lebih bersih, lebih cepat dan praktis,” ujarnya.
Kabar dilanjutkannya program konversi kompor listrik namun dengan sasaran baru yakni masyarakat mampu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto.
“Kemarin Pak Luhut memimpin rapat dan program ini bisa mulai dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa diteruskan, sekarang ini terus berjalan seperti adanya dahulu dengan pembagian rice cooker,” kata Djoko saat konferensi pers di kantornya pada Rabu (17/1).
Djoko menyebut dalam kelanjutan program kompor induksi ini terdapat perubahan dalam sasaran masyarakatnya. “Kompor induksi nantinya dimulai dari masyarakat mampu,” ujarnya tanpa mengelaborasi apakah kompor ini akan dibagikan gratis atau tidak.
Perubahan sasaran masyarakat ini dimaksudkan untuk meningkatkan target transisi energi di Indonesia. “Jika dimulai dari masyarakat miskin maka rencana transisi energi angkanya akan rendah terus, maka kompor induksi digalakkan namun dimulai dari menengah ke atas,” ujar Djoko.
Menurut paparan Djoko, pengadaan kompor induksi ini sebelumnya sudah pernah diuji coba di Solo dan Bali dengan jumlah 2.000 KK dengan biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 2 juta per KK nya.
Menimbang biaya pengeluaran yang cukup besar, pemerintah akhirnya memutuskan untuk beralih mengadakan pembagian rice cooker gratis bagi masyarakat miskin. “Kalau rice cooker biayanya di bawah satu juta harganya, dengan anggaran yang ada bisa membuat pengadaan lebih banyak dibandingkan kompor induksi,” ucapnya.